Imbas Video Diduga Pegawai Pemkot Main Slot di Jam Kerja, Cak Yebe Desak Wali Kota Surabaya Tindak Tegas
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe)(dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, angkat suara terkait viralnya rekaman seorang pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang diduga asyik memainkan judi online (Judol) jenis slot saat jam kerja. Ia menilai diduga pegawai Pemkot main slot judol, kejadian tersebut memantik kegelisahan publik terhadap menurunnya kedisiplinan aparatur.
“Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang secara sah terbukti melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas oleh Wali Kota,” tegas politisi Gerindra yang karib disapa Cak Yebe, Sabtu (29/11/2025).
Menurut dia, penindakan tidak boleh hanya didasari viralnya sebuah video. Namun prinsip dasar good governance mewajibkan pemerintah bertindak setiap kali ada pelanggaran tata tertib dan etika aparatur. Termasuk apabila video yang beredar merupakan rekaman lama, selama terdapat unsur pelanggaran disiplin.
“Meski videonya tahun lalu, kalau ada indikasi pegawai bermain judi online di jam kerja, tetap harus diproses. Sanksinya wajib dijatuhkan demi membangun pemerintahan yang berintegritas,” ujarnya.
Cak Yebe menegaskan, praktik judi online—termasuk slot—di lingkungan kerja bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi juga merusak mental, etos kerja, dan menjadi contoh buruk bagi aparatur lain.
“Kalau terbukti bermain judi online, sanksinya harus tegas. Bahkan bisa sampai pemberhentian tidak hormat karena dampaknya sangat merusak dan menggerus profesionalisme pegawai,” tandasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan preventif. Menurutnya, pencegahan dapat diperkuat melalui pengawasan berlapis dan inspeksi berkala melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.
“Wali Kota harus melibatkan Satpol PP dan Inspektorat. Bisa dengan razia di jam kerja atau inspeksi mendadak secara rutin,” jelasnya.
Tidak hanya pelaku, Cak Yebe menilai perlu ada evaluasi kepada atasan langsung apabila terbukti terjadi pembiaran. Ia menyebut pengawasan berjenjang merupakan kunci memastikan disiplin berjalan efektif dari tingkat paling bawah hingga pimpinan perangkat daerah.
“Kadis, kaban, atau kasat yang anggotanya melanggar juga bisa ikut dievaluasi. Pengawasan tidak bisa putus di tengah,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia meminta langkah pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya, tetapi juga di seluruh lini pemerintahan kota.
“Penegakan disiplin ini wajib merata, termasuk di Sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan. Jangan hanya di internal pemkot,” kata Cak Yebe.
Pegawai Pemkot Main Slot Jadi Perhatian Serius
Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Surabaya akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat guna mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan yang berjalan selama ini. Ia berharap langkah itu menjadi momentum memperkuat kedisiplinan aparatur.
“Kami akan memanggil Satpol PP dan Inspektorat agar persoalan ini menjadi perhatian serius Wali Kota. Tujuannya jelas menciptakan pegawai yang produktif, profesional, dan berintegritas,” pungkasnya. [@]
