Ketua PPP Surabaya : Pemerintah Harus Hadir Membantu Pelaku UMKM Dengan Sertifikasi Halal
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Viralnya kasus Ayam Goreng Widuran Solo yang kini mencantumkan label non-halal di media sosial dan tempat usaha mereka, menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya upaya pemerintah dalam memastikan semua produk makanan yang beredar halal dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya umat Muslim.
Menanggapi Kejadian ini,Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Muhaimin, mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar kejadian ini tidak terjadi disurabaya.
Ia juga mendorong pemerintah surabaya serius memfasilitasi pelabelan halal bagi para pelaku UMKM kuliner.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan umat, terutama konsumen muslim yang merupakan mayoritas penduduk Surabaya.
“Kami dari PPP mengeluarkan pernyataan ini demi kemaslahatan umat. Rumah makan dari kelas bawah sampai atas harus menjaga kehalalan sajian mereka,” ujar Muhaimin, Senin (26/05/2025).
Muhaimin menengarai masih banyak tempat makan di Surabaya yang belum memiliki label halal. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkot segera menginventarisasi dan mengklasifikasi rumah makan yang sudah maupun belum bersertifikasi.
“Yang belum halal, sebaiknya diberi label non-halal agar masyarakat tahu dan lebih berhati-hati. Ini soal transparansi, bukan soal melarang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa upaya tersebut bukan untuk mendiskreditkan pihak manapun, namun sebagai bentuk perlindungan konsumen di kota dengan mayoritas muslim, termasuk warga Nahdliyin yang menurutnya mencapai 68 persen dari populasi Surabaya.
Terkait biaya sertifikasi halal yang tidak gratis, Muhaimin mendorong pemerintah kota agar hadir memberi solusi. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan melalui subsidi atau kemudahan fasilitasi kerja sama dengan MUI.
“Jangan sampai pelaku UMKM terbebani. Pemerintah harus hadir memfasilitasi. Kalau tidak, nanti kita kecolongan dan masyarakat dirugikan,” tambahnya.
Muhaimin juga membuka peluang agar usulan ini bisa diformalkan melalui kebijakan kepala daerah, seperti peraturan wali kota (Perwali). Fraksi PPP di DPRD Kota Surabaya pun disebut siap mendorong regulasi bila diperlukan.
“Kalau saya sebagai ketua partai diam saja, saya berdosa. Ini suara kehati-hatian dari PPP agar tidak muncul kasus-kasus seperti di daerah lain. Kita jaga Surabaya bareng-bareng,” pungkasnya.
