Aldy Blaviandy Serap Aspirasi Warga Plampitan: Masalah KK, BPJS, dan Revitalisasi Pasar Jadi Sorotan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Aldy Blaviandy saat reses di Plampitan, Kamis,(15/5)(@)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Golkar, Aldy Blaviandy, melaksanakan agenda reses masa sidang pertama tahun anggaran 2025 di Pos RT 01, Jalan Plampitan Gang 1, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng.
Kehadiran legislator muda ini mendapat sambutan hangat dari warga. Ketua RT 01, Rudi Islamiyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap kiprah Aldy.
“Kami sangat mengapresiasi Mas Aldy. Meski masih muda, semangat dan kepeduliannya terhadap warga Surabaya patut dicontoh,” ujarnya.
Warga Keluhkan Administrasi dan Akses Pelayanan Kesehatan
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah keluhan mulai dari administrasi kependudukan, akses layanan kesehatan, hingga program bantuan sosial.
Salah satu warga, Anna Margaretha, mantan Ketua RW Peneleh, menyampaikan kesulitan mengurus Kartu Keluarga (KK) akibat tidak memiliki tempat tinggal tetap.
“Sekarang kalau tidak punya rumah sendiri tidak bisa buat KK. Padahal banyak pengantin baru yang masih numpang. Kalau satu KK isinya banyak orang, tambah sulit,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Aldy menjelaskan bahwa aturan terbaru memang menimbulkan kebingungan, namun tujuannya untuk memastikan data kependudukan lebih valid.
“Regulasi baru ini dibuat agar hanya warga yang benar-benar berdomisili di Surabaya yang tercatat. Namun tetap, komunikasi dengan Dispendukcapil harus diperkuat agar warga tidak dirugikan,” tegasnya.
BPJS dan Surat Rujukan Masih Jadi Masalah Klasik
Warga juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS (PBI). Menurut Aldy, perubahan aturan di awal tahun memang membuat sejumlah warga terlewat.
“Tapi yang perlu digarisbawahi, rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Itu pelanggaran berat. Kalau ada kasus begitu, segera laporkan,” katanya.
Masalah lain yang muncul adalah sulitnya mendapatkan surat rujukan dari puskesmas.
“Pelayanan publik harus cepat dan tidak berbelit. Jangan sampai masyarakat jadi korban hanya karena pelayanan lambat atau tidak responsif,” tegas Aldy.
Aldy: Kami Hadir, Tapi Warga Harus Siap Dokumen dan Komunikatif
Aldy mengajak warga untuk aktif melaporkan kendala yang mereka alami dalam mengakses pelayanan publik.
“Kalau panjenengan mengalami kendala, segera sampaikan ke kami. Tugas kami memastikan pelayanan pemerintah berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga meminta warga untuk menyiapkan dokumen dengan lengkap, baik digital maupun fisik, serta menyediakan nomor yang bisa dihubungi langsung.
“Dan yang penting, kalau bisa urus sendiri dulu. Kalau mentok, baru koordinasikan ke kami. Kami siap bantu fasilitasi,” jelasnya.
Revitalisasi Pasar Tradisional Masuk Radar Fraksi Golkar
Di akhir sesi, warga juga menyinggung soal pasar tradisional yang belum tersentuh revitalisasi, seperti di wilayah Pandean, Paneleh, dan Plampitan.
“Sudah lama pasar-pasar ini dibiarkan. Padahal potensinya besar. Kami minta ada eksekusi nyata,” kata Bu Diah, warga setempat.
Menjawab hal ini, Aldy menyebut dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar telah berkoordinasi dengan Komisi B untuk membahas regulasi dan anggaran revitalisasi.
“Kami ingin pasar rakyat tetap hidup, tapi juga nyaman dan tertata. Ini penting untuk ekonomi warga,” tutup Aldy. (@)
