DPRD Surabaya: Tak Hormati Hukum, KAI Daop 8 Abaikan Arahan Presiden Prabowo dan Menteri Erick Thohir
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rombongan Komisi C DPRD Surabaya di Penataran 7.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi C DPRD Surabaya menyesalkan sikap BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tidak mau menunggu proses hukum dalam sengketa lahan dengan warga masyarakat Pacarkeling, Kota Surabaya. Masalah lahan di Jalan Penataran, Pacarkeling, Surabaya, tersebut telah diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan penggugat warga bernama Indra Perdana, serta tergugat di antaranya adalah KAI, dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum.
Perkara itu telah diregistrasi oleh PN Surabaya dengan nomor perkara No.1265/Pdt.G/2024/PN.sby tanggal 2 Desember 2024. Tanpa menunggu proses hukum tuntas, PT KAI melakukan penguasaan lahan tersebut pada 12 Desember 2024.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan, sebagai sesama elemen masyarakat yang tinggal di negara hukum, baik warga maupun BUMN seperti KAI harus menghormati semua proses hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia. Warga telah menghormati hukum dan menggunakan hak hukumnya dengan melakukan gugatan terhadap PT KAI di PN Surabaya. Tetapi KAI tidak menghormati proses hukum tersebut, dan dengan sepihak melakukan pengambilalihan lahan pada 12 Desember 2024.
“Ini sangat disesalkan. Negara telah menyediakan mekanisme hukum melalui pengadilan. Negara ingin menegakkan hukum. Tapi KAI sebagai BUMN, yang sebenarnya merupakan alat negara untuk menyejahterakan masyarakat, malah tidak taat hukum,” kata Eri, Kamis (9/12/2024), dalam rangkaian pertemuan dengan manajemen KAI Daop 8 dan warga masyarakat Pacarkeling. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota DPR RI Reni Astuti, anggota DPRD Jatim Yordan Batara Goa, dan sejumlah anggota Komisi C DPRD Surabaya.
Eri menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya substansi permasalahan hukum untuk diputuskan Pengadilan sebagai otoritas resmi yang disediakan negara. Apapun putusan pengadilan nantinya sampai memiliki kekuatan hukum tetap, semua pihak harus menaatinya. Sehingga saat ini semua pihak diharapkan menunggu semua proses di Pengadilan tuntas.
“Kalau soal substansi permasalahan, apa pun nanti keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus kita taati. Yang harus dilakukan sekarang adalah semua pihak silakan saling berargumen di Pengadilan. Tunggu sampai inkracht, dan eksekusi putusan hukum tersebut. Jangan kemudian warga yang masih tinggal di sana dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Bahkan menurut warga dalam proses dipaksa pindah itu ada intimidasi pihak tertentu,” jelas Eri Irawan.
Eri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat agar semua elemen negara selalu menghormati proses hukum dan selalu memperlakukan masyarakat dengan baik.
“Maka dengan apa yang terjadi dalam kasus di Surabaya ini, wajar bila kemudian masyarakat mempertanyakan loyalitas jajaran PT KAI khususnya manajemen KAI Daop 8 dalam menerjemahkan visi Presiden Prabowo yang sangat menghormati mekanisme hukum. Artinya yang dilakukan KAI Daop 8 bisa diartikan bisa menurunkan citra pemerintah di mana Presiden Prabowo sangat menghormati hukum,” ujar Eri.
Eri menambahkan, Menteri BUMN Erick Thohir juga selalu menekankan bahwa BUMN harus melakukan pendekatan humanis kepada warga. Dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/12/2020 juga dinyatakan bahwa dalam upaya penataan aset, BUMN harus melakukan upaya hukum, baik pidana maupun perdata.
“Sudah jelas Pak Erick Thohir sangat arif menegaskan dalam suratnya bahwa BUMN termasuk KAI dapat melakukan upaya hukum dalam penataan aset bila diperlukan. Artinya BUMN harus menghormati hukum. Nah, ini sudah jelas ada proses hukum, kok KAI Daop 8 tidak menghormati? Kami berharap Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengevaluasi cara kerja manajemen Daop 8,” tegas Eri Irawan.
