7 Sorotan Tajam Cak YeBe soal Tranparansi GSG, PDAM hingga Bantuan Pendidikan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Yona Bagus Widyatmoko menegaskan pentingnya transparansi dalam tata kelola Gedung Serbaguna (GSG) saat menggelar reses di Gedung Nyi Pandansari, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Sabtu (23/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menyoroti potensi konflik yang kerap muncul akibat pengelolaan fasilitas publik yang tidak dilakukan secara terbuka.
“GSG ini harus dikelola secara profesional dan transparan. Kalau tidak, ujung-ujungnya pasti konflik. Ini sudah sering saya temukan di banyak tempat,” tegas Yona.
1. Yona Minta Pengelolaan GSG Dilakukan Secara Profesional
Menurut Yona, pengelolaan Gedung Serbaguna tidak boleh dilakukan asal-asalan karena fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pengurus GSG menjalankan tata kelola yang profesional agar fasilitas publik tetap terawat dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2. Laporan Keuangan GSG Harus Dibuka ke Warga
Legislator fraksi Gerindra tersebut menegaskan seluruh pemasukan dan penggunaan dana dari pemanfaatan GSG wajib dilaporkan secara berkala kepada masyarakat.
Ia menyebut laporan kas bulanan hingga tahunan penting dilakukan untuk menghindari munculnya kecurigaan di tengah warga.
“Harus ada laporan kas bulanan dan tahunan. Pendapatannya dari mana saja, digunakan untuk apa. Ini penting supaya warga tahu dan tidak ada kecurigaan,” ujarnya.
3. GSG Jangan Dikuasai Kelompok Tertentu
Cak yebe juga mengingatkan agar fasilitas publik tersebut tidak hanya dimanfaatkan kelompok tertentu saja.
Menurutnya, Gedung Serbaguna harus terbuka untuk seluruh masyarakat karena dibangun menggunakan uang rakyat.
“Jangan sampai GSG ini hanya dinikmati kelompok tertentu. Ini dibangun pakai uang rakyat, jadi harus kembali ke rakyat,” tandasnya.
4. Yona Siap Bantu 100 Kursi untuk GSG
Dalam dialog bersama warga, sejumlah masyarakat mengusulkan penambahan fasilitas seperti meja, kursi, hingga perbaikan struktur bangunan yang dinilai kurang mendukung kegiatan olahraga.
Menanggapi hal tersebut, Cak Yebe menyatakan siap membantu pengadaan 100 kursi untuk kebutuhan GSG.
“Saya siap bantu 100 kursi. Tapi saya titip, kelola dengan profesional. Kalau tidak, percuma kita bantu, nanti tidak akan bertahan,” katanya.
5. Kegiatan Sosial di GSG Diusulkan Gratis
Tak hanya itu, Cak Yebe juga mendorong agar penggunaan Gedung Serbaguna dibedakan secara jelas antara kegiatan sosial dan kegiatan komersial.
Ia mengusulkan kegiatan sosial digratiskan dengan kontribusi ringan untuk biaya listrik dan kebersihan, sedangkan kegiatan komersial tetap dikenakan biaya secara wajar.
“Kalau kegiatan sosial, bisa gratis, cukup bantu biaya operasional. Tapi kalau komersial, harus ada kontribusi. Itu nanti dibagi secara adil antara pengelola dan lingkungan,” jelasnya.
6. Warga Keluhkan Biaya Buka Blokir PDAM Rp300 Ribu
Bahkan selain membahas pengelolaan GSG, cak yebe juga menerima aduan warga terkait biaya buka blokir PDAM yang dinilai cukup memberatkan karena mencapai Rp300 ribu.
Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.
“Nanti saya cek dan koordinasikan. Kalau memang memberatkan dan tidak sesuai aturan, pasti akan kita evaluasi,” tegasnya.
7. Sosialisasi Bantuan Pendidikan SMA/SMK Swasta
Dalam reses tersebut, cak Yebe turut mensosialisasikan program bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK swasta sebesar Rp350 ribu per bulan hingga lulus.
Program tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 sampai 5.
“Kalau tidak diterima di negeri, jangan berkecil hati. Pastikan cek desilnya. Kalau masuk desil 1 sampai 5, insya Allah dapat bantuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bantuan pendidikan akan langsung disalurkan ke sekolah setiap tiga bulan sekali guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Ini bentuk keadilan. Warga yang tidak masuk sekolah negeri tetap harus dibantu agar tidak terbebani biaya pendidikan,” pungkasnya.***
