Komisi IX DPR RI Apresiasi Kader Surabaya Hebat, Arzeti Bilbina: Kekuatan Percepat Eliminasi TB

DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengapresiasi keterlibatan masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) yang dinilai menjadi salah satu kekuatan utama Kota Surabaya dalam mempercepat penanganan tuberkulosis (TB) dan berbagai persoalan kesehatan lainnya.

Menurutnya, model pelibatan masyarakat yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya layak menjadi contoh nasional dalam mendukung target eliminasi TB tahun 2030.

Hal itu disampaikan Arzeti saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Surabaya, Kamis (21/5/2026).

Kader Surabaya Hebat Dinilai Jadi Garda Terdepan

Arzeti menjelaskan, Kader Surabaya Hebat selama ini menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat pada berbagai persoalan kesehatan hingga tingkat kampung.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, kekuatan utama KSH terletak pada kedekatan mereka dengan masyarakat serta semangat pengabdian para kader yang mayoritas perempuan, termasuk kelompok lanjut usia (lansia).

“Ketika kita bicara penurunan angka stunting, KSH menjadi garda terdepan. Dalam kondisi COVID, mereka mendatangi masyarakat yang tidak bisa keluar rumah, ibu-ibu yang harus mendapat layanan KB, hingga lansia yang perlu perhatian. Saya memberikan aplaus untuk Kader Surabaya Hebat karena mereka betul-betul kuat, kompak, dan solid,” ujar Arzeti.

Ia menilai kontribusi para kader telah terbukti sejak pandemi COVID-19, termasuk dalam membantu percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity di Surabaya.

KSH Dinilai Berperan Penting dalam Penanganan TB

Menurut Arzeti, kerja sosial para kader juga menjadi fondasi penting dalam percepatan eliminasi TB di Kota Pahlawan.

Selain membantu menemukan warga yang berpotensi terpapar TB, KSH juga aktif memberikan edukasi kesehatan, mendampingi pasien, hingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyakit menular.

“Mereka bekerja bukan semata karena insentif, tetapi lebih kepada kemanfaatan bagi masyarakat,” tambah legislator daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

Pemkot Surabaya Dinilai Serius Tangani TB

Arzeti juga menilai keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan TB terlihat dari berbagai kebijakan dan inovasi yang telah dijalankan.

Beberapa langkah yang telah dilakukan Pemkot Surabaya antara lain:

• Menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis,
• Membentuk Kampung Bebas TB hingga tingkat RW,
• Melakukan screening aktif menggunakan portable x-ray,
• Menguatkan pendekatan komunitas berbasis hexahelix,
• Mengintensifkan edukasi Merdeka TB di berbagai wilayah kota.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan TB secara menyeluruh hingga tingkat komunitas.

Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Dukungan Anggaran

Meski demikian, Arzeti menegaskan percepatan eliminasi TB membutuhkan dukungan anggaran yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasalnya, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India.

Karena itu, Komisi IX DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja) guna memperkuat pengawasan dan percepatan penanganan TB secara nasional.

Program TB dan HIV Masuk Prioritas Pembangunan Daerah

Dari sisi pemerintah daerah, program penanggulangan TB dan HIV di Surabaya kini telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Program tersebut masuk dalam:

• RPJMD,
• RKPD,
• Rencana Aksi Daerah (RAD).

Dengan demikian, indikator keberhasilan program kesehatan menjadi bagian dari prioritas pembangunan sekaligus memperoleh dukungan anggaran melalui APBD.

Dukungan Pemerintah Pusat Masih Dibutuhkan

Pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat dukungan terhadap kader dan komunitas melalui pelatihan, koordinasi lapangan, pendampingan pasien, hingga bantuan operasional.

Namun, menurut Arzeti, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, terutama dalam:

• Penguatan regulasi,
• Dukungan anggaran dan SDM,
• Penyediaan logistik obat dan alat diagnostik,
• Integrasi sistem data kesehatan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat target eliminasi TB nasional pada 2030.(DPR RI)