Pemutakhiran Data PBI JK di Surabaya, Warga Tetap Akses Layanan Kesehatan Gratis

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya kembali mengambil langkah strategis dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi warga. Dalam rangka pemutakhiran data, sebanyak 45 ribu kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) warga Surabaya dinonaktifkan sementara. Meski demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Langkah Pemkot Surabaya untuk Memastikan Ketersediaan Layanan Kesehatan

Penonaktifan sementara PBI JK tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial. Namun, Pemkot Surabaya telah menyiapkan solusi agar warga tidak terganggu dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa warga tidak perlu khawatir karena layanan kesehatan tetap dapat diakses cukup dengan menunjukkan KTP Surabaya. “Surabaya itu sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif, maka ketika di Surabaya bisa menggunakan KTP untuk berobat,” ujarnya.

Komitmen Pemkot Surabaya dalam Menjamin Layanan Kesehatan

Eri menekankan bahwa UHC merupakan komitmen Pemkot Surabaya untuk menjamin seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa terkendala biaya. Program ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, ia juga mengimbau warga yang secara ekonomi tergolong mampu, khususnya kategori desil 8 hingga 10, agar menggunakan skema BPJS Mandiri dan tidak mengambil alokasi bantuan bagi warga prasejahtera. “Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong royong membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5,” tegasnya.

Validasi Data Warga Prasejahtera Melalui Kampung Pancasila

Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang data warga prasejahtera melalui verifikasi di tingkat RW lewat program Kampung Pancasila. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan bahwa puluhan ribu data PBI JK yang dinonaktifkan masih dalam proses pembaruan oleh Kementerian Sosial. “Masyarakat tidak perlu panik, saat ini sedang ditindaklanjuti dan diperbarui oleh Kemensos untuk jaminan kesehatan warga Kota Surabaya,” katanya.

Ia memastikan, selama proses pembaruan berlangsung, warga yang terdampak penonaktifan sementara tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC dengan menunjukkan KTP Surabaya.

Peran KTP Surabaya dalam Akses Layanan Kesehatan

Sebagai bagian dari skema UHC, KTP Surabaya menjadi salah satu bukti bahwa warga memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis. Hal ini memastikan bahwa setiap warga, termasuk mereka yang PBI-nya nonaktif, tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.

Dengan adanya mekanisme ini, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga kota.***