DPRD Surabaya Tegaskan MBG Tak Terkait Sengketa Lahan Warga

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa konflik lahan antara Kakek Wawan Syarwhani dan PT Pelindo tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta masyarakat tidak mencampuradukkan persoalan hukum agraria dengan program strategis pemerintah pusat.

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai bahwa sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata, sedangkan MBG adalah kebijakan nasional yang memiliki sistem, regulasi, serta mekanisme operasional yang terstruktur.

Menurutnya, pendirian dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sebagai bagian dari MBG tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak bisa dikaitkan dengan persoalan lahan yang masih dalam status sengketa.

“Maksudnya begini, itu kan yang harus diluruskan bahwa itu kaitannya dengan prosedur terkait dapur SPPG itu memang ada mekanismenya. Jadi mekanisme itu tidak serta-merta kemudian dari BGN menunjuk vendor tertentu,” jelas Cak Yebe, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan bahwa MBG tidak boleh dibangun dalam persepsi publik sebagai program yang merugikan masyarakat atau merampas hak warga. Seluruh proses, kata dia, harus berjalan dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang sah.

“Nah terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, sebenarnya tidak bisa dikait-kaitkan dengan program MBG yang kemudian dianggap merampas hak warga. Kalau ada indikasi melawan hukum, pasti tidak akan dibenarkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Cak Yebe mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki dampak sosial luas, terutama bagi pemenuhan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat disebut telah menyalurkan puluhan juta paket makanan bergizi setiap hari.

“Seperti yang kemarin disampaikan Pak Prabowo, ada sekitar 55 juta pack MBG per hari yang dikeluarkan saat ini untuk seluruh anak sekolah di Indonesia. Itu poin-poin positif yang seharusnya dilihat,” katanya.

DPRD Surabaya Harap MBG Terus Diperkuat

Di tingkat daerah, Yona berharap implementasi MBG di Surabaya dapat terus diperkuat. Ia menyebut bahwa kapasitas dapur SPPG yang beroperasi saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal kota metropolitan seperti Surabaya.

“Nah diharapkan memang Surabaya itu MBG bisa berjalan dengan baik. Saat ini idealnya Surabaya punya 177 unit dapur SPPG, dan kalau itu terpenuhi bisa menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih 8.300 orang,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi A DPRD Surabaya juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM Surabaya yang memiliki kompetensi di bidang penyediaan makanan agar ikut berpartisipasi sebagai vendor MBG, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme resmi pemerintah.

“Kami mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk tergerak menjadi vendor MBG tentu dengan mekanisme yang dipersyaratkan. Program MBG di Surabaya memang belum maksimal karena ada kendala teknis, salah satunya soal luasan lahan,” jelasnya.

Sebagai kota dengan kepadatan tinggi, Surabaya dinilai memerlukan kebijakan teknis khusus dari pemerintah pusat agar implementasi MBG dapat berjalan optimal. Menurutnya, fleksibilitas kebijakan menjadi penting untuk menjawab keterbatasan ruang di kota besar.

“Mungkin dibutuhkan diskresi khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini BGN untuk kota-kota besar yang punya keterbatasan lahan. Semata-mata agar program MBG di Surabaya bisa berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Di sisi lain, Cak Yebe memastikan Komisi A DPRD Surabaya tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam persoalan apa pun, termasuk konflik agraria. DPRD, kata dia, siap memfasilitasi penyelesaian melalui jalur yang sah dan mekanisme resmi.

“Komisi A siap jika ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk melapor melalui saluran yang benar. Kami siap memfasilitasi,” pungkasnya. ***