Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » DPRD Jatim Minta Polda Tindak Tegas Ormas, Buntut Kasus Pengusiran Nenek Elina di Surabaya,

DPRD Jatim Minta Polda Tindak Tegas Ormas, Buntut Kasus Pengusiran Nenek Elina di Surabaya,

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Kasus pengusiran paksa yang menimpa nenek Elina Widjajanti (80), warga kawasan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, menjadi sorotan serius dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Eko Yunianto. Peristiwa ini diduga dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dengan cara meratakan rumah korban dan memaksa Elina beserta keluarganya keluar tanpa prosedur hukum yang jelas.

Kejadian ini memicu tudingan aksi premanisme oleh oknum ormas karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan kemanusiaan. Eko menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak boleh terulang. Ia menilai hal tersebut mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

“Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” ujar Eko pada Kamis (1/1/2026). Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat keamanan, khususnya Polda Jawa Timur, untuk melakukan penertiban terhadap ormas yang meresahkan.

“Kami akan melakukan upaya koordinasi dengan Polda Jatim terkait ketentraman dan keamanan, utamanya di Jawa Timur,” tambahnya. Menurut politisi asal fraksi PDI-Perjuangan, seluruh organisasi atau asosiasi wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Keberadaan ormas, kata dia, tidak boleh justru menjadi sumber keresahan sosial di tengah masyarakat.

“Organisasi apapun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Apalagi sampai membuat gaduh,” ucapnya. Lebih lanjut, Eko mengapresiasi langkah Polda Jatim yang telah menindaklanjuti laporan korban. Ia menilai penangkapan satu terduga pelaku menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum.

“Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran,” ujarnya. Sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim, Eko memastikan koordinasi lintas lembaga akan terus diperkuat. Ia berharap sinergi antara DPRD dan aparat penegak hukum mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

“Kami akan berkoordinasi dengan Polda Jatim. Saya juga akan menyampaikan kepada pimpinan, Ketua Komisi, agar segera diambil langkah konkret,” pungkasnya.

Peran Ormas dalam Masyarakat dan Kewajibannya

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat dan menjaga nilai-nilai sosial. Namun, keberadaan ormas tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hukum atau menciptakan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Setiap ormas harus mematuhi aturan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar batas.

Eko Yunianto menekankan bahwa semua organisasi harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan ormas tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kasus pengusiran nenek Elina menjadi contoh bagaimana tindakan ormas yang tidak sesuai dengan hukum dapat merusak harmoni sosial.

Langkah Penegakan Hukum yang Dilakukan Polda Jatim

Polda Jatim telah menindaklanjuti laporan korban dengan menangkap satu terduga pelaku. Tindakan ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Eko Yunianto menyambut baik langkah tersebut dan menilai bahwa hal ini menjadi bukti nyata bahwa hukum tetap berjalan.

Ia berharap agar penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Koordinasi yang baik antara DPRD dan Polda Jatim akan memperkuat sistem hukum di wilayah Jawa Timur.

Pentingnya Sinergi Lembaga dalam Menjaga Kondusivitas Sosial

Sinergi antara lembaga legislatif dan penegak hukum sangat penting dalam menjaga kondusivitas sosial. Dengan kolaborasi yang baik, kebijakan yang dibuat oleh DPRD dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Eko Yunianto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. ***

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Its

    Pertahankan Komitmen Keberlanjutan, ITS Kembali Raih Indonesia’s SDGs Action Awards 2024

    • calendar_month Sen, 7 Okt 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 105
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali pertahankan komitmennya dengan meraih kembali Indonesia’s SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik ke-3 dalam acara SDGs Annual Conference 2024. Penghargaan yang diberikan di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (7/10), ini menjadi tonggak utama ITS dalam mempertegas kontribusinya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia dari lintas […]

  • Rumah Tokoh Demo Pati Terbakar, Warga Peringatkan Polisi

    Rumah Tokoh Demo Pati Terbakar, Warga Peringatkan Polisi

    • calendar_month Ming, 5 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Warga Pati Berunjuk Rasa di Depan Markas Polres DIAGRAMKOTA.COM – Sejumlah warga kota Pati memilih menginap di depan Markas Polres Pati sejak Jumat, 3 Oktober 2025. Mereka menuntut agar aparat kepolisian segera menangkap pelaku pembakaran rumah Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Kapolresta Pati dan jajarannya untuk […]

  • Rekomendasi Wisata Sejarah Di Indonesia Yang Edukatif

    Rekomendasi Wisata Sejarah Di Indonesia Yang Edukatif

    • calendar_month Sen, 10 Feb 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 204
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Rekomendasi wisata sejarah di Indonesia yang edukatifLebih dari sekadar reruntuhan dan artefak, situs-situs ini merupakan jendela waktu yang membuka lembaran-lembaran kisah peradaban, perjuangan, dan kebudayaan bangsa. Bagi para pencinta sejarah dan pendidikan, menjelajahi situs-situs ini bukan hanya sekadar liburan, melainkan juga perjalanan edukatif yang mendalam. Berikut beberapa rekomendasi wisata sejarah di Indonesia yang […]

  • Belum Menerima PKH dan BPNT

    Belum Menerima PKH dan BPNT? Ini Penjelasan Penyebab Keterlambatan dan Cara Mengatasinya

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Penyebab Keterlambatan Bantuan Sosial dan Cara Mengatasinya DIAGRAMKOTA.COM – Program bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menjadi harapan bagi banyak keluarga di Indonesia. Namun, sejumlah penerima manfaat masih mengeluhkan keterlambatan dalam pencairan dana. Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Kementerian Sosial (Kemensos) telah merilis beberapa alasan […]

  • PWI Jatim Awards, Ketua DPD Golkar Surabaya Menerima Penghargaan Sebagai Politisi Muda Inspiratif

    PWI Jatim Awards, Ketua DPD Golkar Surabaya Menerima Penghargaan Sebagai Politisi Muda Inspiratif

    • calendar_month Sen, 28 Apr 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 173
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM — PWI Jawa timur memberikan penghargaan kepada sejumlah Tokoh atau pejabat publik yang berprestasi dan berdedikasi pada bidang dan profesinya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa TImur. Acara dengan tema PWI Jatim Awards itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan puncak resepsi Hari Pers Nasional dan HUT ke 79 PWI Tingkat Jawa Timur. Salah satu […]

  • pramono

    Pramono Umumkan Penetapan UMP Jakarta 2026 Diumumkan, Kenaikan Signifikan untuk Pekerja

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 53
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk wilayah Jakarta pada tahun 2026. Angka tersebut mencapai Rp 5.729.876, yang merupakan kenaikan sebesar 6,17 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya. Pengumuman ini dilakukan setelah melalui berbagai proses diskusi dan evaluasi oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Proses Perhitungan dan Dasar Hukum Pengumuman […]

expand_less