Kemenko Polkam Pantau Penjelasan Program Prioritas Presiden di Jawa Timur

DIAGRAMKOTA.COM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22–24 Desember 2025, dengan fokus pada dua program utama, yaitu Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemantauan dilakukan di tiga wilayah, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pasuruan, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keberhasilan implementasi program strategis nasional.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sementara MBG bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak melalui pemberian makanan bergizi secara gratis. Kemenko Polkam memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Peran Kemenko Polkam dalam Pengawasan Program Nasional

Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional Kemenko Polkam, Triyono Yulianto, menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 141 Tahun 2024. Menurutnya, salah satu tugas utama Kemenko Polkam adalah memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Dalam Perpres 141 Tahun 2024, salah satu tugas Kemenko Polkam adalah melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, sehingga kami hadir untuk melaksanakan mandat tersebut,” ujar Triyono.

Pemantauan ini juga melibatkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pengelola Sekolah Rakyat Terpadu (SRT), Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan utamanya adalah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan menyerap masukan guna perbaikan pelaksanaan program ke depan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat

Selama kunjungan, tim Kemenko Polkam melakukan dialog dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk membahas perkembangan pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan lahan pembangunan, proses sertifikasi, pematangan lahan, serta kesesuaian tata ruang.

Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian aspek legalitas dan dukungan infrastruktur dasar.

Tim Kemenko Polkam juga meninjau empat Sekolah Rakyat yang tersebar di Jawa Timur, yaitu SRMA 21 Universitas Negeri Surabaya (UNESA), SRT 51 Bangkalan, SRT 48 Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan. Sekolah-sekolah ini melayani peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan dukungan tenaga pendidik, wali asuh, dan wali asrama.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian Sekolah Rakyat telah beroperasi sejak 14 Juli 2025, sementara lainnya mulai beroperasi pada 30 September 2025. Pembangunan gedung permanen untuk seluruh Sekolah Rakyat yang dipantau masih dalam tahap penyiapan lahan dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya

Selain Sekolah Rakyat, tim Kemenko Polkam juga mengunjungi SPPG Klampis Asem di Kota Surabaya sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG tersebut telah beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat yang tersebar di 11 sekolah. Menu makanan yang disediakan disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, terutama di kalangan keluarga miskin atau rentan. Dengan adanya MBG, diharapkan kesehatan dan kinerja belajar siswa dapat meningkat secara signifikan.

Komitmen Kemenko Polkam untuk Program Berkelanjutan

Melalui kegiatan pemantauan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memastikan Program Prioritas Presiden berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan berbagai stakeholder dalam mencapai tujuan program. ***