Ringkasan Berita:
- Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe) mendorong penganggaran seragam 4 OPD garda depan di APBD 2027.
- Banyak petugas Satpol PP, BPBD, Damkar, hingga Dishub masih merogoh kocek pribadi demi membeli pakaian dinas tugas lapangan.
- DPRD mendesak TAPD memberi dukungan seragam layak agar tak ada lagi personel memakai baju lusuh saat melayani masyarakat.
DIAGRAMKOTA.COM — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memprioritaskan alokasi anggaran pengadaan seragam dinas lapangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Anggaran ini ditujukan bagi personel di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, S.H., S.M., M.H., menilai fasilitas kerja bagi garda terdepan pelayanan warga tersebut sudah sangat mendesak. Pasalnya, di lapangan masih kerap ditemukan personel yang harus merogoh kocek pribadi demi membeli seragam kerja resmi demi menjalankan penegakan ketertiban hingga kedaruratan.
Pernyataan tersebut ditegaskan wakil rakyat yang akrab disapa Cak YeBe di sela-sela menghadiri agenda Parade Juang di kawasan Alun-Alun Balai Pemuda Surabaya, Minggu (1/11/2026). Ia berharap skema pembiayaan seragam ini dapat dikunci sejak awal pembahasan anggaran daerah.
“Harapan kami bisa di APBD murni 2027. Kalaupun belum bisa, mungkin nanti di agenda perubahan APBD,” terang Cak Yebe lugas.
Garda Depan 24 Jam Masih Rogoh Kocek Pribadi demi Seragam
Cak YeBe menggarisbawahi bahwa Satpol PP, BPBD, Damkar, dan Dishub merupakan etalase Pemkot Surabaya yang berhadapan langsung dengan problematika warga kota selama 24 jam penuh tanpa henti. Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, BPBD menangani mitigasi bencana kedaruratan, Damkar fokus pada pemadaman dan operasi penyelamatan, sedangkan Dishub bertanggung jawab penuh atas kelancaran lalu lintas.
Namun, mobilitas tinggi para personel di lapangan justru berbanding terbalik dengan pemenuhan fasilitas dasar dinas. Fakta bahwa masih banyak petugas hanya mengantongi satu stel pakaian dinas karena ketiadaan anggaran pengadaan dinilai sangat ironis.
“Kondisi itu membebani teman-teman ini, untuk memiliki seragam mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD,” ungkap mahasiswa program Doktoral (S3) Ilmu Hukum di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya itu.
Bagi legislator fraksi Gerindra tersebut, membiarkan petugas lapangan menanggung sendiri beban pengadaan pakaian kerja merupakan bentuk pengabaian terhadap penyelenggara pelayanan publik yang setiap hari bersentuhan langsung dengan warga.
Nilai Filosofis Seragam: Lambang Wibawa, Amanah, dan Profesionalisme
Lebih lanjut, Cak Yebe memaparkan bahwa seragam kedinasan bukan semata lembaran kain penutup raga, melainkan memiliki bobot nilai filosofis, psikologis, dan sosial yang sangat fundamental bagi sebuah institusi pemerintahan.
Secara visual, seragam menjadi identitas resmi yang mempermudah publik mengenali aparat yang kompeten saat membutuhkan pertolongan, arahan, maupun pertanggungjawaban hukum. Seragam juga menjadi perekat kesetaraan antarsesama aparatur bahwa mereka bekerja dalam satu komando pelayanan.
Dari dimensi moral dan psikologis, atribut seperti lencana, tanda pangkat, dan papan nama merupakan wujud sumpah dedikasi serta kehormatan instansi yang diusung oleh setiap individu.
Pergantian busana harian menjadi pakaian tugas lapangan secara otomatis mengondisikan kesiapan mental petugas agar senantiasa disiplin, berintegritas, serta menjaga etika perilaku di ruang publik kendati pengabdian mereka tidak selalu menuai sorotan.
Usulan Telah Masuk ke Meja TAPD dan Pimpinan OPD
Guna merealisasikan dorongan ini, politisi Gerindra itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengomunikasikan usulan pengadaan seragam dinas tersebut secara langsung kepada para kepala OPD terkait, termasuk Kepala Satpol PP Surabaya, saat forum pembahasan APBD murni digelar.
Aspirasi penguatan fasilitas kerja ini juga telah disampaikan secara resmi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya dalam tahapan finalisasi anggaran di tingkat komisi.
Bendahara DPC Gerindra Surabaya tersebut, menaruh harapan besar agar Pemkot Surabaya memasukkan pos belanja ini sebagai skala prioritas daerah demi mendongkrak performa kerja di lapangan.
“Supaya ke depan teman-teman OPD yang terlibat dalam pelayanan masyarakat secara langsung benar-benar bisa melayani masyarakat secara maksimal. Jangan sampai ada lagi seragam yang compang-camping, lusuh, maupun pudar,” pungkas Cak YeBe menegaskan.
