HJKS ke-733 Jadi Ajang Refleksi, Cak YeBe Ungkap PR Besar Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM – Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 dimanfaatkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, untuk memberikan sejumlah catatan penting terkait kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan.

Menurut politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, keberhasilan pembangunan kota tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur dan digitalisasi layanan semata. Yang lebih penting adalah sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kampung.

“Layanan publik yang baik bukan hanya terlihat modern di sistem, tetapi juga harus mudah diakses dan dirasakan langsung oleh warga di lapangan,” ujar Yona usai mengikuti upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).

Dalam evaluasinya, Yona menyoroti sedikitnya lima sektor yang masih memerlukan perhatian serius, yakni layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penataan PKL, efektivitas Program Kampung Pancasila, serta tata kelola parkir.

Digitalisasi Adminduk Perlu Menjangkau Seluruh Warga

Yona mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG).

Namun demikian, menurutnya, tingkat pemanfaatan layanan tersebut masih perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

“Masih banyak masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Karena itu sosialisasi harus lebih masif dan menyentuh warga yang belum memahami teknologi,” katanya.

Selain itu, ia menilai kualitas pelayanan juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang berada di garis depan pelayanan publik. Karena itu, evaluasi terhadap operator layanan di tingkat kelurahan dan RW dinilai penting dilakukan secara berkala.

“Jangan sampai pelayanan yang cepat hanya dirasakan warga di pusat kota. Masyarakat di kawasan permukiman juga harus memperoleh standar pelayanan yang sama,” tegasnya.

Program Suroboyo ASRI Perlu Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah

Di bidang lingkungan, Yona mendukung Program Suroboyo ASRI yang menjadi bagian dari gerakan Indonesia ASRI. Namun ia mengingatkan bahwa semangat menjaga kebersihan kota harus dibarengi sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Menurutnya, berbagai laporan terkait penumpukan sampah di sejumlah kawasan menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu segera diselesaikan.

“Kami masih menerima laporan adanya penumpukan sampah rumah tangga di beberapa wilayah, termasuk sampah yang meluber hingga area pelataran depo,” ujarnya.

Ia meminta Pemkot memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti Tonk Bin mencukupi kebutuhan warga. Selain itu, jadwal pengangkutan sampah perlu dievaluasi agar tidak terjadi penumpukan yang berujung overload di tempat penampungan sementara.

“Pengaturan ritase pengambilan sampah harus diperbaiki agar persoalan serupa tidak terus berulang,” imbuhnya.

Penertiban PKL Harus Diikuti Pemanfaatan Kawasan yang Jelas

Pada sektor penegakan peraturan daerah, Yona mengapresiasi pendekatan humanis yang selama ini dilakukan Satpol PP dalam proses penertiban.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari kosongnya suatu lokasi, melainkan bagaimana kawasan tersebut dimanfaatkan setelah ditata.

“Setiap lokasi yang ditertibkan harus memiliki arah pemanfaatan yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari penataan tersebut,” katanya.

Menurutnya, kawasan yang dibiarkan kosong pascapenertiban berpotensi kembali ditempati aktivitas lama. Karena itu, penataan PKL harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi bagi warga.

Kampung Pancasila Perlu Indikator Keberhasilan yang Terukur

Yona juga menyoroti Program Kampung Pancasila yang selama ini digagas untuk memperkuat nilai kebangsaan dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, efektivitasnya harus diukur menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

“Harus ada ukuran keberhasilan yang konkret, misalnya apakah tingkat keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program tersebut,” jelasnya.

Parkir Digital Tak Cukup Tanpa Pembinaan Juru Parkir

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tata kelola parkir. Menurut Yona, transformasi menuju sistem parkir digital perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para juru parkir.

Ia menilai juru parkir perlu mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan terkait standar pelayanan, etika komunikasi, hingga sikap profesional saat melayani masyarakat.

“Juru parkir harus memiliki SOP pelayanan yang jelas. Mereka tidak hanya dituntut memenuhi target setoran, tetapi juga perlu mendapatkan pembinaan yang memadai,” katanya.

HJKS ke-733 Jadi Momentum Refleksi

Yona menegaskan, Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 semestinya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih.

Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah kota pada akhirnya terletak pada kualitas pelayanan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya tampak modern, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan benar-benar dirasakan seluruh warga Surabaya,” pungkasnya.***