Ringkasan Berita:
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan perombakan 13 kepala perangkat daerah (PD) dalam satu tahun terakhir murni berdasarkan kegagalan mencapai target output dan outcome, bukan faktor suka atau tidak suka.
- Pemkot Surabaya merombak pola kerja birokrasi dengan menugaskan ASN berkantor di balai RW guna melayani warga berbasis siklus hidup, serta memangkas ratusan aplikasi menjadi platform KantorKu dan WargaKu.
- Cak Eri menetapkan 7 indikator mutlak keberhasilan kepala daerah yang selaras dengan tujuan nasional: kemiskinan, pengangguran, stunting, kematian ibu-anak, IPM, gini rasio, dan pertumbuhan ekonomi.
DIAGRAMKOTA.COM — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara mengenai ketegasan langkah perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tercatat sebanyak 13 kepala perangkat daerah (PD) telah diganti dari posisinya. Eri menegaskan, rotasi dan pencopotan jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan murni berbasis penilaian kinerja objektif serta pemenuhan kontrak target kerja yang telah disepakati sejak awal.
Orang nomor satu di Kota Pahlawan ini membantah keras anggapan bahwa perombakan struktur pejabat di lingkungan balai kota dipengaruhi oleh sentimen subjektif atau kedekatan personal.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu 1 tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (7/10/2026).
Eri Cahyadi: Filosofi Pemimpin Orkestra dan Reformasi Pola Kerja ASN di Balai RW
Eri menganalogikan posisi seorang kepala daerah layaknya seorang dirigen atau pemimpin orkestra yang bertugas menyelaraskan seluruh instrumen pemerintahan serta merangkul partisipasi rakyat agar arah pembangunan berjalan harmonis mencapai tujuan.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk konkret orkestrasi tersebut, Pemkot Surabaya merevolusi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Eri memangkas tradisi birokrasi meja kantor yang berjarak dari masyarakat dengan menginstruksikan para pegawai negeri turun langsung melayani warga di tingkat akar rumput.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya,” papar mantan Kepala Bapekko Surabaya itu.
Layanan Publik Berbasis Siklus Hidup dan Simplifikasi Digital
Dalam merancang intervensi kebijakan, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini menerangkan bahwa desain pelayanan publik di Surabaya disusun secara komprehensif mengikuti fase siklus kehidupan warga negara.
“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tutur Cak Eri.
Pangkas Ratusan Aplikasi Jadi KantorKu dan WargaKu
Transformasi birokrasi di Surabaya turut menyasar efisiensi tata kelola teknologi informasi. Eri menghentikan pembuatan aplikasi yang sporadis dan membingungkan publik dengan merampingkan ratusan platform menjadi dua kanal terintegrasi.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya KantorKu, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu,” terangnya.
7 Indikator Pembangunan: Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah
Cak Eri menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kota tidak boleh melenceng dari visi-misi pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan seorang wali kota maupun gubernur memiliki indikator kuantitatif yang jelas dan tidak bisa ditawar.
“Maka pelayanan publik yang kita lakukan adalah mulai dari siklus kehidupan. Buat saya tujuan negara sudah pasti. Visi-misi wali kota, visi-misi gubernur, harus sama dengan tujuan negara,” jelasnya.
Tujuh Target Mutlak Evaluasi Kinerja:
- Mengurangi tingkat kemiskinan secara riil.
- Mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT).
- Menekan prevalensi gagal tumbuh anak (stunting).
- Mengurangi angka kematian ibu dan anak (AKI/AKB).
- Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Menurunkan kesenjangan pendapatan melalui gini rasio.
- Mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Di akhir pernyataannya, Eri menegaskan bahwa ketujuh target tersebut adalah harga mati dalam menilai kinerja jajaran birokrat di bawah kepemimpinannya.
“Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Cak Eri.
