DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya menghadapi tantangan signifikan dalam penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu). Saat ini, sebanyak 7.906 unit rumah masih masuk dalam daftar antrean perbaikan. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan akses layanan perbaikan rumah yang memadai.
Program Dandan Omah Tidak Cukup untuk Menyelesaikan Masalah
Sejak diluncurkan pada 2021, Program Dandan Omah telah berjalan cukup efektif dengan rata-rata perbaikan sekitar 2.000 unit per tahun. Namun, target penanganan pada 2026 meningkat drastis menjadi 3.792 unit. Meski demikian, angka ini tetap dinamis karena adanya potensi munculnya usulan baru atau kerusakan akibat bencana.
Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, menjelaskan bahwa program tersebut didanai melalui APBD sebesar 2.240 unit. Sementara sisanya dibiayai melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga zakat, filantropi, dan CSR perusahaan.
Peningkatan Anggaran dan Kolaborasi Lintas Sektor
Eri menilai bahwa jika anggaran APBD 2027 bisa dialokasikan sekitar 2.500 unit, maka sisa kebutuhan dapat diatasi melalui kemitraan strategis. Ia menekankan pentingnya memperluas kemitraan dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta.
Tantangan Administratif yang Menghambat Proses
Selain masalah anggaran, Eri juga menyebutkan adanya kendala administratif yang sering menghambat eksekusi di lapangan. Salah satu contohnya adalah status kepemilikan lahan yang tidak jelas atau sedang bersengketa. Ada kasus di mana rumah sudah siap diperbaiki, namun proyek terpaksa ditunda karena sengketa hukum.
Verifikasi Data yang Ketat
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Iman Kristian Maharhandono, menegaskan bahwa tidak semua usulan otomatis langsung dikerjakan. Pemkot saat ini gencar melakukan pemutakhiran dan verifikasi data agar bantuan tepat sasaran.
Proses verifikasi mencakup pengecekan kondisi sosial ekonomi warga, kejelasan status rumah dan lahan, tingkat kerusakan fisik bangunan, serta memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar dihuni dan bebas dari sengketa hukum.
Inovasi untuk Efisiensi Logistik
Untuk menghadapi tantangan di masa depan, DPRD Surabaya tidak hanya mendorong kenaikan anggaran secara bertahap, tetapi juga mengusulkan efisiensi logistik. Salah satunya melalui penerapan skema kontrak payung dalam pengadaan material agar harga lebih ekonomis, sehingga volume rumah yang diperbaiki bisa lebih banyak.
Langkah Konkret untuk Membangun Kesejahteraan Warga
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, Surabaya berharap mampu mengurangi jumlah rutilahu yang masih antre perbaikan. Ini merupakan langkah penting dalam upaya membangun kesejahteraan bagi seluruh warga kota.
FAQ
– Apa itu rutilahu?
Rutilahu adalah rumah yang tidak layak huni akibat kerusakan fisik yang parah.
Bagaimana proses perbaikan rutilahu di Surabaya?
Proses dimulai dari pengajuan usulan, verifikasi data, hingga pelaksanaan perbaikan.Apa saja sumber pendanaan untuk perbaikan rutilahu?
Pendanaan berasal dari APBD, pemerintah pusat, lembaga zakat, filantropi, dan CSR perusahaan.***
