DIAGRAMKOTA.COM – Di tengah perubahan era digital, pertanyaan tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya manusia (SDM) menjadi semakin penting. Di Surabaya, seorang anggota DPRD, Azhar Kahfi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemkot Surabaya yang mewajibkan pejabat untuk melakukan ronda malam. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak efektif dan perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan
Azhar Kahfi menilai bahwa kebijakan yang mewajibkan pejabat untuk turun langsung dalam ronda malam bukan satu-satunya cara untuk memberikan pelayanan prima kepada warga. Ia menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk selalu siap melayani kepentingan publik. Namun, ketersediaan waktu dan tenaga harus dimaknai secara proporsional dengan memanfaatkan sistem kerja yang modern.
Sudut Pandang Teknologi dan Inovasi
Menurut Kahfi, penggunaan teknologi informasi seharusnya menjadi solusi utama dibandingkan mengharuskan kehadiran fisik di lapangan. Ia menyoroti bahwa saat ini kita hidup dalam perkembangan teknologi digital yang sangat agresif. Oleh karena itu, inovasi dan efisiensi menjadi kunci dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Perlu Pendekatan Berbasis Kinerja
Alih-alih memberikan sanksi mutasi kepada pejabat yang kesulitan mengikuti kegiatan malam, Kahfi menyarankan pemerintah kota mengubah pendekatan menjadi lebih kompetitif dan berbasis kinerja. Ia menyarankan agar pemimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan didorong melahirkan inovasi yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan warga.
Tantangan Kesetaraan dan Keseimbangan Hidup
Kahfi juga mengkritisi kebijakan penjagaan wilayah pada malam hari karena dinilai dapat membebani peran ganda aparatur dalam kehidupan rumah tangga. Ia menegaskan bahwa setiap ASN tetap memiliki tanggung jawab keluarga yang tidak boleh diabaikan. “ASN juga punya keluarga, baik perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.
Solusi untuk Perempuan di Birokrasi
Ia menyoroti isu kesetaraan karena pejabat perempuan dihadapkan pada potensi kembali ke jabatan struktural biasa apabila tidak memperoleh izin suami untuk bekerja malam. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui solusi yang lebih presisi agar tidak menghambat karier perempuan di birokrasi.
Harapan untuk Keseimbangan Kerja dan Kehidupan
Pada era modern, dunia kerja telah bergerak menuju keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup pegawai. Karena itu, birokrasi pemerintahan juga perlu mengadopsi konsep tersebut agar kinerja tetap optimal tanpa mengorbankan kehidupan pribadi. “Sekarang saatnya work life harmony. Bekerja dan kualitas hidup sama-sama bersinergi,” pungkas mantan Ketua HMI Surabaya itu.
