Komisi C DPRD Jatim Optimalkan Peran BUMD untuk PAD dan Kesejahteraan Masyarakat
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi C DPRD Jawa Timur terus mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu pilar penting dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dinilai krusial di tengah dinamika perekonomian dan tantangan sektor industri yang berdampak pada lapangan kerja.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa penguatan BUMD tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, BUMD memiliki posisi strategis sebagai instrumen ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan.
“Komisi C DPRD Jatim berkomitmen mendorong BUMD agar dikelola secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Targetnya bukan hanya peningkatan PAD melalui dividen, tetapi juga kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Lilik, Selasa
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, salah satu fokus penguatan BUMD adalah mendorong inovasi usaha dan pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan pasar. Dengan demikian, BUMD diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan sekaligus memperluas dampak ekonominya.
“Kami terus mensupport BUMD agar memiliki kreativitas dan daya saing. Dividen memang penting untuk daerah, tetapi efek berganda bagi perekonomian masyarakat juga harus menjadi perhatian utama,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Selain berkontribusi terhadap PAD, Lilik menekankan bahwa BUMD juga diharapkan berperan aktif dalam penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal. Hal ini dinilai penting sebagai langkah antisipatif terhadap perlambatan sektor industri yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
“BUMD harus hadir sebagai solusi, terutama dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM,” tambahnya.
Menurut Lilik, sinergi antara BUMD, UMKM, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diyakini mampu meningkatkan daya tahan ekonomi Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan.
Sebagai bentuk pengawasan dan penguatan kelembagaan, DPRD Jawa Timur saat ini juga tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memastikan seluruh BUMD dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“BUMD harus benar-benar dipastikan berjalan secara sehat dan profesional. Ini bagian dari ikhtiar kami di DPRD untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Lilik.(Dk/yud)
- Penulis: Teguh Priyono
