Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » DPRD Jatim Minta Polda Tindak Tegas Ormas, Buntut Kasus Pengusiran Nenek Elina di Surabaya,

DPRD Jatim Minta Polda Tindak Tegas Ormas, Buntut Kasus Pengusiran Nenek Elina di Surabaya,

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Kasus pengusiran paksa yang menimpa nenek Elina Widjajanti (80), warga kawasan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, menjadi sorotan serius dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Eko Yunianto. Peristiwa ini diduga dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dengan cara meratakan rumah korban dan memaksa Elina beserta keluarganya keluar tanpa prosedur hukum yang jelas.

Kejadian ini memicu tudingan aksi premanisme oleh oknum ormas karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan kemanusiaan. Eko menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak boleh terulang. Ia menilai hal tersebut mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

“Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” ujar Eko pada Kamis (1/1/2026). Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat keamanan, khususnya Polda Jawa Timur, untuk melakukan penertiban terhadap ormas yang meresahkan.

“Kami akan melakukan upaya koordinasi dengan Polda Jatim terkait ketentraman dan keamanan, utamanya di Jawa Timur,” tambahnya. Menurut politisi asal fraksi PDI-Perjuangan, seluruh organisasi atau asosiasi wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Keberadaan ormas, kata dia, tidak boleh justru menjadi sumber keresahan sosial di tengah masyarakat.

“Organisasi apapun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Apalagi sampai membuat gaduh,” ucapnya. Lebih lanjut, Eko mengapresiasi langkah Polda Jatim yang telah menindaklanjuti laporan korban. Ia menilai penangkapan satu terduga pelaku menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum.

“Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran,” ujarnya. Sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim, Eko memastikan koordinasi lintas lembaga akan terus diperkuat. Ia berharap sinergi antara DPRD dan aparat penegak hukum mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

“Kami akan berkoordinasi dengan Polda Jatim. Saya juga akan menyampaikan kepada pimpinan, Ketua Komisi, agar segera diambil langkah konkret,” pungkasnya.

Peran Ormas dalam Masyarakat dan Kewajibannya

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat dan menjaga nilai-nilai sosial. Namun, keberadaan ormas tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hukum atau menciptakan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Setiap ormas harus mematuhi aturan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar batas.

Eko Yunianto menekankan bahwa semua organisasi harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan ormas tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kasus pengusiran nenek Elina menjadi contoh bagaimana tindakan ormas yang tidak sesuai dengan hukum dapat merusak harmoni sosial.

Langkah Penegakan Hukum yang Dilakukan Polda Jatim

Polda Jatim telah menindaklanjuti laporan korban dengan menangkap satu terduga pelaku. Tindakan ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Eko Yunianto menyambut baik langkah tersebut dan menilai bahwa hal ini menjadi bukti nyata bahwa hukum tetap berjalan.

Ia berharap agar penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Koordinasi yang baik antara DPRD dan Polda Jatim akan memperkuat sistem hukum di wilayah Jawa Timur.

Pentingnya Sinergi Lembaga dalam Menjaga Kondusivitas Sosial

Sinergi antara lembaga legislatif dan penegak hukum sangat penting dalam menjaga kondusivitas sosial. Dengan kolaborasi yang baik, kebijakan yang dibuat oleh DPRD dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Eko Yunianto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. ***

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Tuban Amankan dan Beri Pembinaan 38 Oknum Pesilat Konvoi di Jalan Raya

    Polres Tuban Amankan dan Beri Pembinaan 38 Oknum Pesilat Konvoi di Jalan Raya

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 97
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kepolisian Resor Tuban Polda Jawa Timur mengamankan puluhan pemuda yang melakukan aksi konvoi di wilayah Kabupaten Tuban pada Minggu (21/09/2025). Sebanyak 39 orang ini diamankan jajaran Satreskrim Polres Tuban Polda Jatim setelah Polisi mendapat laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya konvoi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, […]

  • Paslon Ning Ita-Cak Sandi Absen di Debat Publik Ketiga Pilwali Mojokerto: Protes Tata Tertib Jadi Sorotan

    Paslon Ning Ita-Cak Sandi Absen di Debat Publik Ketiga Pilwali Mojokerto: Protes Tata Tertib Jadi Sorotan

    • calendar_month Ming, 17 Nov 2024
    • account_circle Adis
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Diagramkota.com – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi (Ning Ita-Cak Sandi), memutuskan untuk tidak menghadiri Debat Publik Ketiga Pilwali Mojokerto 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto pada Sabtu,(16/11/2024) di Ayola Sunrise Hotel.   Debat bertema “Meningkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat” tetap berjalan […]

  • prabowo Prabowo Ingatkan Jaksa dan Polisi Prabowo Tandatangani UU Perubahan Hukuman

    Sistem Hukum Pidana Indonesia, Prabowo Tandatangani UU Perubahan Hukuman

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Regulasi ini resmi berlaku sejak Jumat (2/1), memberikan kerangka hukum baru yang bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana di ratusan undang-undang sektoral dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menko Yusril dalam pernyataannya menjelaskan bahwa regulasi ini menjadi langkah penting dalam mengakhiri […]

  • Ketua Komisi C DPRD Surabaya Soroti Integrasi Tarif Transportasi Publik

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya Soroti Integrasi Tarif Transportasi Publik

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 194
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menyoroti belum selesainya integrasi tarif dalam sistem transportasi publik di Kota Surabaya. Menurut Eri, meski rute sudah terhubung antar-layanan, sistem pembayaran masih belum menyatu dan harus segera dituntaskan. Pentingnya Integrasi Tarif Eri menekankan bahwa integrasi tarif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam […]

  • Usia Pensiun PNS Terbaru: Aturan untuk Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial

    Usia Pensiun PNS Terbaru: Aturan untuk Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Pentingnya Memahami Batas Usia Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara DIAGRAMKOTA.COM – Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), memahami batas usia pensiun merupakan hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar dalam merencanakan karier dan masa depan secara matang. Dengan mengetahui kapan masa pensiun akan tiba, ASN dapat mengatur […]

  • TANAH LONGSOR TRENGGALEK

    Bencana Tanah Longsor di Trenggalek 4 Tewas

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 112
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTRA.COM – Sebuah bencana alam berupa tanah longsor terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Peristiwa ini menimpa keluarga besar yang sedang beristirahat di dalam rumah pada malam hari. Empat anggota keluarga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berhasil selamat meski mengalami luka-luka. Penyebab dan Kondisi Lokasi […]

expand_less