Sidak Malam Moroseneng, DPRD Surabaya Ungkap Prostitusi Masih Marak
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sel, 7 Okt 2025
- comment 0 komentar
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i saat mengecek moroseneng Surabaya, Minggu (5/10)(@)
DIAGRAMKOTA.COM – Malam di eks lokalisasi legendaris Moroseneng, Sememi, berubah tegang saat anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i melakukan inspeksi mendadak (sidak), Minggu (5/10/2025). Politisi NasDem itu mendapati fakta mencengangkan: praktik prostitusi masih marak di lokasi yang seharusnya sudah ditutup bertahun-tahun lalu.
Imam yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, menemukan sejumlah rumah bordil di kawasan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II beroperasi secara terang-terangan.
Lebih mengejutkan lagi, dirinya bahkan ditawari “layanan esek-esek” seharga Rp200 ribu untuk dua kali kencan.
“Aparat Pemkot Surabaya tutup mata dengan keberadaan eks lokalisasi Moroseneng. Buktinya dibiarkan beroperasi secara terang-terangan. Saya curiga, ini jelas ada main mata antara pemilik wisma dengan pemangku wilayah setempat,” ujar Imam seusai sidak.
Politisi yang duduk di Komisi D DPRD Surabaya itu menilai, penutupan Moroseneng hanya terjadi di atas kertas. Sementara di lapangan, prostitusi masih tumbuh subur, bahkan berdampingan dengan fasilitas publik yang mestinya membawa nilai edukatif dan moral bagi warga sekitar.
“Di dekat lokalisasi ini ada taman baca masyarakat, ada kantor MUI, ada rumah padat karya. Tapi semua fasilitas itu mati suri. Pamornya kalah dengan rumah bordil. Ini bukti Pemkot gagal total dalam program revitalisasi,” kecamnya.
Desakan untuk Pemkot Surabaya
Imam menyarankan agar Pemkot menjual kembali aset eks rumah bordil yang sudah diakuisisi. Menurutnya, banyak bangunan yang kini tak terawat dan menyerupai rumah hantu.
Lebih dari sekadar persoalan tata ruang, Imam menilai kembalinya aktivitas prostitusi ini telah mencoreng moral dan menciptakan lingkungan sosial yang rusak.
Ia pun mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk turun tangan langsung dan melakukan penindakan menyeluruh, bukan sekadar operasi penertiban musiman.
“Kasatpol PP, lurah, dan camat jangan berpura-pura tidak tahu. Mereka harus bertanggung jawab penuh. Kalau masalah ini terus berulang, saya minta Wali Kota mengevaluasi dan mencopot mereka dari jabatan,” tegas Imam.
Sindiran Tajam untuk Wali Kota
Puncak kekecewaan Imam tertuju pada kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menilai, kasus Moroseneng mencerminkan kegagalan sistemik Pemkot dalam menyelesaikan masalah sosial.
“Ini kegagalan sistemik di Pemkot Surabaya. Wali Kota harusnya fokus pada masalah kerakyatan seperti ini, bukan sibuk pencitraan dengan program yang tidak menyentuh akar persoalan,” sindir Imam.
DPRD Surabaya Ingatkan Janji Penutupan Moroseneng
Ia mengingatkan kembali janji Pemkot soal penutupan total lokalisasi di Surabaya yang harus dibarengi pengawasan ketat dan solusi tuntas.
“Jangan cuma janji. Pengawasan itu harus nyata, bukan membiarkan Moroseneng hidup lagi di tengah kota,” ujarnya.
Imam memastikan dirinya akan mengawal tuntas persoalan ini melalui rapat komisi dan koordinasi lintas dinas. Ia berharap Pemkot segera mengambil langkah nyata agar Moroseneng benar-benar bersih dari prostitusi, dan warga sekitar bisa menikmati lingkungan yang lebih aman dan bermartabat. [@]
