Hanya 17 Dapur MBG di Jabar Miliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sab, 11 Okt 2025
- comment 0 komentar
Kondisi Pengelolaan Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat
DIAGRAMKOTA.COM – Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat masih memerlukan peningkatan signifikan. Hal ini terutama terlihat pada jaminan kualitas layanan penuh gizi dan komitmen dalam pembentukan satuan tugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Dari total 2.131 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Jawa Barat, hanya 17 yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sisanya sedang dalam proses pengajuan sertifikat tersebut. SLHS menjadi syarat wajib bagi SPPG sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.
Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menyampaikan bahwa sebelum tanggal 30 Oktober 2025, semua SPPG harus sudah memiliki SLHS. Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya mengajak kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta koordinator dari Badan Garansi Nasional (BGN) yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
“Kami akan melakukan pendekatan aktif kepada pengelola SPPG agar proaktif dalam melengkapi persyaratan. Semua kabupaten/kota sudah siap,” ujarnya.
Jika SPPG tidak memiliki SLHS pada tanggal tersebut, maka akan direkomendasikan untuk dihentikan operasionalnya. Meski nantinya keputusan akhir ada di tangan BGN, pemerintah daerah akan menyarankan agar operasionalnya dihentikan. “Kita memberi waktu, mereka juga butuh waktu untuk melengkapi persyaratan,” tambahnya.
Selain itu, Herman juga mendorong kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG. Dari 27 kabupaten/kota, saat ini hanya 12 daerah yang telah memiliki satgas. Daerah-daerah seperti Pangandaran, Banjar, Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki satgas.
Peran MBG dalam Pemerataan Gizi
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa MBG merupakan program pemerataan gizi yang memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam sektor pertanian. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap program tersebut.
“Barangkali ada orang yang enggan atau tidak berkenan anaknya mendapat MBG. Tidak masalah, kami akan menyampaikan ke pemerintah daerah setempat. Kami akan mengalihkan ke penerima manfaat lain,” ujarnya.
Keamanan Makanan di Sekolah
Setelah beberapa siswa mengalami keracunan akibat konsumsi MBG, SMK Pembangunan Bandung Barat (SMK PBB) mengambil langkah untuk mengembalikan kebijakan para siswa membawa bekal makanan dari rumah. Langkah ini dinilai lebih aman dan sehat.
“Sejak MBG dihentikan sementara, kami instruksikan agar siswa membawa bekal lagi. Sampai sekarang, para siswa tetap membawa bekal dari rumah,” kata Kepala SMK PBB Mokhamad Husen.
Husen menilai bahwa bekal makanan yang dibawa oleh siswa lebih aman dari risiko keracunan. Sekolah tidak menentukan jenis menu dari bekal makanan yang dibawa oleh siswa. “Sesuai dengan kemampuan keluarga masing-masing,” ujarnya.
Setelah peristiwa tersebut, sekolah sempat menggelar rapat dengan orang tua murid. “Semua ingin ada evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Rekomendasi untuk Perbaikan MBG
Pemerhati pendidikan Kabupaten Bandung Barat sekaligus Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Pembangunan Pemuda Bandung Barat, H Rusdan, memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan program MBG di Cipongkor.
Pemerintah diminta untuk mengalokasikan anggaran dan personel untuk pengawasan. Petugas dari BGN, BPOM, Dinas Pendidikan, Kepolisian, TNI, Pemda setempat, dan dinas kesehatan harus melakukan inspeksi dadakan dan berkala, terutama pada dapur SPPG yang menangani MBG.
Selain itu, sangat mendesak untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat terkait batas waktu maksimal antara proses memasak dan penyajian, idealnya tidak lebih dari 4-5 jam. Setiap dapur penyedia wajib memiliki sertifikasi keamanan pangan yang jelas dan dapat diaudit secara rutin, memastikan setiap langkah mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan tetap higienis.
Saat ini belum ada komentar