Fraksi Gerindra Minta Sinkronisasi Konkret antara Legislatif dan Eksekutif Soal Realisasi Pokir
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 13 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menindaklanjuti Pokok Pikiran (Pokir) hasil serapan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses anggota dewan.
Desakan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna pandangan umum pembahasan Raperda APBD 2026 yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).
“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra di hadapan Wali Kota Surabaya dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi Gerindra Nilai Banyak Aspirasi Warga Belum Tindak Lanjut
Dalam pandangan fraksinya, Gerindra menyoroti lambannya realisasi berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses. Padahal, menurut fraksi berlambang kepala burung garuda ini, Pokir seharusnya menjadi instrumen penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Pokir bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe.
Menurutnya, keberadaan Pokir adalah bentuk konkret demokrasi partisipatif di tingkat daerah. Melalui Pokir, setiap anggota dewan membawa masukan riil dari masyarakat di dapil masing-masing ke meja perencanaan anggaran pemerintah.
Namun, jika hasil reses itu tidak direspons serius oleh eksekutif, maka fungsi representasi rakyat dalam pembangunan menjadi kehilangan maknanya.
Perlu Sinkronisasi Nyata antara DPRD dan Pemkot
Fraksi Gerindra menilai, koordinasi antara legislatif dan eksekutif perlu diperkuat agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih sinkron, efektif, dan sesuai kebutuhan warga.
“Fraksi Gerindra berharap Pemkot Surabaya dapat menindaklanjuti masukan tersebut,” pungkasnya.
Rapat paripurna itu dihadiri oleh Wali Kota Surabaya beserta seluruh jajaran pimpinan OPD, yang diharapkan dapat segera menindaklanjuti catatan fraksi dalam pembahasan lanjutan APBD 2026.
Dengan desakan itu, Fraksi Gerindra menegaskan kembali peran DPRD bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penyambung aspirasi rakyat yang menuntut komitmen nyata dari pemerintah daerah. [@]
