Hari Anak Nasional 2025, Sekretaris Fraksi Gerindra : Saatnya Surabaya Punya Forum Aspirasi Anak
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Azhar Kahfi, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Di momen Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, sorotan tajam datang dari DPRD Surabaya. Sekretaris Fraksi Gerindra, Azhar Kahfi, menilai Pemkot Surabaya belum memberikan ruang partisipasi yang layak bagi anak-anak dalam pembangunan kota.
“Anak-anak butuh ruang yang menjamin kebebasan mereka berpendapat. Sudah saatnya Surabaya punya forum aspirasi anak yang difasilitasi langsung oleh pemkot,” tegas Kahfi saat dihibungi via selulernya, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, hingga kini belum ada sistem yang terstruktur untuk mendengar dan menindaklanjuti suara anak. Padahal, peran mereka sangat penting dalam mewujudkan kota yang benar-benar ramah anak.
Tak hanya soal partisipasi, Kahfi juga menyoroti lemahnya perlindungan anak dari bahaya dunia digital. Ia menyebut konten kekerasan, predator online, dan penipuan digital sebagai ancaman serius yang belum ditangani maksimal.
“Dunia maya bisa menjadi ancaman nyata. Pemerintah harus hadir dengan edukasi dan sistem perlindungan yang serius untuk menjaga anak-anak dari kejahatan online,” ucapnya.
Gerindra mendorong agar literasi digital menjadi prioritas utama bagi anak dan orang tua. Edukasi dini dinilai penting untuk membangun daya tangkal anak terhadap berbagai ancaman virtual.
Masalah lainnya adalah kekerasan verbal dan fisik di lingkungan sekolah. Kahfi menyebut praktik perundungan (bullying) masih kerap terjadi, dan menuntut adanya intervensi lebih kuat dari pemerintah.
“Kita harus hentikan bullying dalam bentuk apapun. Anak-anak berhak tumbuh dalam suasana yang aman, nyaman, dan membangun karakter positif,” katanya.
Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2025, DPRD Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada anak. Menurut Kahfi, perlindungan anak bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab konstitusional negara dan daerah.
“Kita semua bertanggung jawab. DPRD siap mengawal kebijakan yang pro-anak dan mengingatkan pemerintah jika abai,” tandasnya.
