DIAGRAMKOTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal dengan sapaan Kang Dedi atau diinisialkan dengan singkatan Gubernur KDM ini, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Hal ini terlihat saat Ketua DPRD Jabar turun langsung menemui para demonstran, didampingi Sekretaris Daerah, untuk mencatat setiap aspirasi yang kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
Pertemuan dengan Pimpinan DPRD dan Fraksi
Melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Gubernur KDM, terlihat pertemuan bersama pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan ketua komisi. Agenda utama yang dibahas adalah perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya asuransi untuk tenaga kerja informal.
Untuk mendukung program tersebut, dilakukan realokasi anggaran, di antaranya dari pos perjalanan dinas luar provinsi maupun luar negeri, serta memanfaatkan sisa anggaran (silpa).
Program Harus Berpihak kepada Rakyat
Dalam keterangannya, Gubernur KDM menekankan bahwa kebijakan jaminan sosial ini harus selaras dengan seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
“DPRD bersama Pemprov harus segera melakukan langkah pemulihan ekonomi. Banyak warga tidak bisa bekerja beberapa hari terakhir akibat kerusakan bangunan maupun penjarahan terhadap pedagang,” ujar Gubernur.
Ia berharap dalam satu minggu ke depan kondisi bisa kembali normal, roda ekonomi kembali berjalan, serta perbaikan infrastruktur segera terealisasi.
Perbedaan DPRD Daerah dan DPR RI
Gubernur KDM juga menjelaskan perbedaan mendasar antara DPRD provinsi, kabupaten/kota, dengan DPR RI. Menurutnya, DPRD di tingkat daerah memiliki fungsi politik, sedangkan seluruh persiapan teknis ditangani oleh sekretariat dewan.
Selain itu, pengelolaan keuangan di DPRD daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekretariat dewan. DPRD provinsi, kabupaten, dan kota sifatnya setara, dengan pengaturan belanja yang diatur melalui peraturan gubernur, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membuat anggaran secara mandiri.
Gubernur KDM: Fokus Pemulihan, Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah
Melalui pernyataannya, Gubernur KDM menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencakup jaminan sosial bagi pekerja informal, tetapi juga pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca kerusuhan.
Bagaimana Hubungan Gubernur dan DPRD Jatim?
Hari – hari kurang enak
Sementara itu melansir media beberapa waktu lalu, Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah menyebut hubungan legislatif dengan Pemprov Jatim hari-hari ini kurang enak. Padahal seharusnya tercipta harmoni.
“Harmoni itu adalah bersamaan antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan yang tercantum dalam UU 23 bahwa eksekutif dan legislatif itu satu,” katanya saat pembahasan P-APBD 2025.
Tukang Stempel Pemprov Jatim
Senada dengan Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz, dinamika yang terjadi harus ditangkap bersama karena selama ini DPRD Jatim seolah-olah hanya menjadi tukang stempel Pemprov Jatim.
“Kita selama ini, seolah-olah hanya dijadikan tukang stempel yang dikejar-kejar dengan waktu rapat yang begitu mepet,” ungkap Azis yang menolak penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim dilanjutkan. [*]
