Pemkot Surabaya Ngotot Utang, Proyeksi PAD Malah Diturunkan. Banggar DPRD: ‘Aneh dan Membingungkan’
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sen, 29 Sep 2025
- comment 0 komentar
Anggota Banggar DPRD Surabaya. Imam Syafii.(istimewa)
DIAGRAMKOTA.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya kembali menggelar pembahasan mengenai perangkaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni 2026 pada hari ini, Senin (29/9).
Agenda kali ini menjadi sorotan mengingat isu rencana utang Pemkot Surabaya yang tak kunjung mereda. Pembahasan yang diadakan di Gedung DPRD Surabaya itu dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta pejabat terkait dari Pemkot Surabaya.
Sebelum rapat dimulai, beberapa sumber terpercaya mengungkapkan bahwa Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Jumat (26/9/2025) lalu telah mengundang seluruh Ketua Partai untuk membahas kesepakatan terkait pengesahan RAPBD Murni 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan semua pihak sepakat terhadap angka-angka yang telah dipresentasikan dalam dokumen tersebut.
Namun, dalam rapat Banggar kali ini, sejumlah anggota DPRD mengungkapkan kekhawatiran terkait proyeksi keuangan yang dipaparkan oleh Pemkot, khususnya mengenai rencana pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun, yang lebih rendah dibandingkan dengan rencana awal sebesar Rp2,9 triliun.
Anggota Banggar DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap langkah Pemkot yang berencana untuk meminjam dana dalam jumlah besar. “Terus terang kami, sebetulnya sejak awal tidak setuju ada hutang. Mulai dari pembahasan APBD perubahan, hutang itu harus menjadi solusi terakhir. Ketika target pendapatan sudah buntu, sudah mentok, ya baru kita utang,” ujarnya tegas.
Imam menekankan bahwa pemanfaatan utang harus didorong oleh kebutuhan mendesak dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan.
“Saya tidak setuju kalau ada utang, apalagi jika ada anomali. Kenapa? Karena pada tahun 2026, di pembahasan APBD, Pemkot merencanakan pinjaman yang dulu dari Rp2,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Ini kan hutang, tentu ada bunganya. Tapi ketika kita lihat yang dipresentasikan pemerintah kota, target pendapatan asli daerah malah diturunkan. Ini kan aneh,” ungkap Imam dengan nada kecewa.
Imam Syafi’i juga mencatat penurunan signifikan pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pada APBD Perubahan 2025, target PAD berada pada angka Rp8,3 triliun, namun pada RAPBD Murni 2026, target tersebut diperkirakan turun menjadi Rp8,158 triliun. “Pendapatan asli daerah ini turun, sementara pajak-pajak daerah lainnya juga mengalami penurunan. Misalnya, total pajak daerah. Dari target APBD perubahan 2025 Rp 6,919 T menjadi Rp 6,654 T. Ini tentu sangat memprihatinkan, karena kalau kita meminjam, mestinya pendapatan daerah harusnya dikejar,” tambahnya.
Menurut presentasi yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya, besaran APBD Murni 2026 hanya mengalami kenaikan sekitar Rp300 miliar dari APBD Perubahan 2025. APBD Murni 2026 diproyeksikan berjumlah Rp12,626 triliun, sementara pada APBD Perubahan 2025 tercatat Rp12,347 triliun.
Imam Syafi’i mempertanyakan apakah kenaikan yang relatif kecil ini sebanding dengan proyeksi utang yang akan membebani anggaran daerah di masa mendatang. “Dengan utang Rp1,5 triliun, mestinya APBD itu harusnya bisa meningkat lebih signifikan. Ini malah sebaliknya, pendapatan daerah turun. Ini kan aneh,” ujarnya.
Imam Syafi’i menegaskan bahwa utang seharusnya hanya digunakan dalam kondisi darurat dan jika memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah. “Kami sangat hati-hati sebelum menyetujui adanya utang. Utang hanya boleh dilakukan kalau itu urgent, memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan,” tegasnya.
Namun, Imam juga mengaku mendapat angin sejuk bahwa Pemkot tidak menganggarkan dana untuk pembangunan rumah sakit Surabaya Selatan. “Pemkot memutuskan untuk tidak membangun rumah sakit itu dengan APBD, yang artinya anggaran sudah dicabut. Rumah sakit ini hanya akan dibangun jika ada pihak swasta yang bersedia membiayainya. Saya kira ini langkah yang tepat karena kita masih kesulitan mengelola rumah sakit yang ada,” ujar Imam.
Rapat Banggar DPRD ini bukanlah rapat final untuk menyetujui APBD Murni 2026, melainkan masih akan ada pembahasan lanjutan di tingkat komisi-komisi dan mitra terkait. Setelah itu, Banggar akan kembali melakukan evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum akhirnya rapat final dilakukan. (dk/nw)
