Kontroversi Seremonial Wali Kota Surabaya: Pemborosan Imbas Tak Patuh, Ancam Kepercayaan Publik
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Minggu, 2 Mar 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
*Oleh: Agung (Arek Surockboyo)
DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tampaknya tidak berlaku di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya justru menggelar acara seremonial “Silaturahmi dan Tasyakuran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya” di tengah desakan penghematan. Ini bukan sekadar acara biasa, melainkan simbol ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
Dampak Buruk Wali Kota Surabaya di Mata Publik
Saat masyarakat berharap anggaran daerah dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat, justru Pemkot Surabaya menggunakan uang rakyat untuk acara yang dinilai tidak memiliki urgensi. Masyarakat bisa merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Wali Kota. Sebab, di saat ekonomi belum sepenuhnya pulih dan masih banyak persoalan mendesak, keputusan mengadakan acara semacam ini tampak tidak sensitif terhadap kondisi sosial.
Tekanan Politik yang Kian Menguat
DPRD Surabaya, khususnya dari fraksi oposisi, tentu tidak akan tinggal diam. Kritik tajam sudah dilayangkan, yang menyebut acara tersebut bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran. Tekanan politik ini bisa semakin memperburuk hubungan antara eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya menghambat jalannya pemerintahan.
Efek Domino pada Keuangan Daerah
Ironisnya, di saat yang sama, Pemkot Surabaya berencana meminjam Rp5,6 triliun dari lembaga keuangan untuk membangun infrastruktur. Ini menimbulkan pertanyaan serius: Jika anggaran tersedia untuk seremonial, mengapa harus berutang? Kebijakan fiskal semacam ini bisa mengarah pada defisit yang tidak sehat dan beban jangka panjang bagi daerah.
Ketidakpatuhan terhadap Inpres dan Implikasinya
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan jelas menekankan pentingnya efisiensi dan penghapusan acara seremonial yang tidak perlu. Langkah Pemkot Surabaya ini bisa menjadi preseden buruk bagi daerah lain yang mungkin merasa tidak wajib mengikuti arahan pemerintah pusat. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih lemah.
Selamatkan! Surabaya dari Kebijakan Tidak Produktif
Surabaya adalah kota besar dengan kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial yang harus menjadi prioritas utama. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang berani mengambil keputusan sulit, termasuk memangkas pengeluaran yang tidak produktif. Jika Wali Kota Surabaya tetap bersikeras mempertahankan kebiasaan seremonial, maka bukan tidak mungkin masa depan politiknya dan stabilitas keuangan kota akan terancam.
Masyarakat Surabaya berhak mendapatkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bukan hanya dalam retorika, tetapi juga dalam kebijakan nyata yang benar-benar berpihak kepada rakyat. ***
