DIAGRAMKOTA.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya menyampaikan kritikan tajam terhadap rencana Pemkot Surabaya tersebut.
Bahkan, Fraksi yang memiliki 5 kursi di DPRD kota Surabaya ini menilai langkah pemkot tersebut sebagai sesuatu yang terburu-buru karena langkah untuk mengajukan hutang butuh kajian yang sangat mendalam.
“Jangan terburu-buru mengambil sikap untuk mengajukan hutang. Dikaji lebih matang dulu. Karena nanti mbendol mburi (red: jadi beban di belakang),” kata Tubagus Lukman Amin, ketua fraksi PKB DPRD Kota Surabaya ketika dikonfirmasi Selasa, (24/12) Siang.
Tubagus pun mempertanyakan urgensi dari langkah pemkot mengajukan hutang yang nilainya mencapai hingga Rp 5 Triliun.
“Kebutuhannya apa, maka sangat mendesak sehingga terburu-buru mau hutang, atau mungkin ada yang lain?” tanyanya.
Ia mengingatkan bahwa beban bunga dan biaya-biaya administrasi yang lain nantinya malah bisa membebani kota Surabaya di kemudian hari.
“Kita tahu juga bahwa kita sudah ada pajak kendaraan bermotor itu kan sudah 70 persen ke daerah ke kota dan kabupaten. Nah, itu kan juga menjadi pendapatan yang tinggi juga buat kota Surabaya maka, urgensinya apa saya pertanyakan dulu?,” ungkapnya
Saat disinggung soal kebutuhan infratruktur Tubagus mengatakan bahwa, dengan kekuatan APBD tahun 2025 yang sudah mencapai angka Rp 12 triliun maka, pembangunan di kota Surabaya bisa berjalan.
“Saya kira dengan angka segitu masih cukuplah bisa ditangani oleh APBD. APBD kita Saya kira masih mampu. Kita melihat kita semua sudah tahu bahwa Kota Surabaya itu APBD-nya terbesar se Jawa Timur,” sebutnya.
Dirinya menegaskan bahwa, dengan kekuatan APBD yang tinggi maka langkah mengajukan hutang akan mejadi preseden buruk bagi pemerintah kota Surabaya.
” Jadi, kiro-kiro gak isin nduwe catatan hutang gawe bangun (red: jadi kira-kira gak malu punya catatan hutang buat bangun) sementara APBD sudah tinggi,” pungkasnya.
Perlu diketahui,Pemerintah Kota Surabaya berencana mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan untuk delapan proyek pembangunan strategis di kota Surabaya.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan tidak disetujuinya pengajuan anggaran ke pemerintah pusat.
Namun, rencana pengajuan pinjaman (Hutang) melalui skema KPBU tersebut kini menjadi pembicaraan di gedung DPRD Surabaya.
