Kaji Ipuk : Reformasi Organisasi Kunci Membuka Potensi Ekonomi Surabaya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diagramkota.com Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya terus mendorong perbaikan tata organisasi dalam pemerintahan untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota berkelas dunia. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri usai rapat koordinasi bersama Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya guna membahas sejumlah isu strategis.
Kaji Ipuk sapaan akrab Syaifuddin Zuhri menjelaskan bahwa salah satu topik utama diskusi adalah perbaikan tata organisasi dalam menyambut tamu eksekutif. Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang layak untuk tamu, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan manusiawi di gedung dewan.
“Dalam konteks ini, saat mengundang tamu eksekutif, mereka tidak berdiri di lorong-lorong, tetapi disediakan ruang tunggu dengan tempat duduk yang layak dan sajian. Kita ingin mengubah citra ‘Rumah Rakyat’ agar bisa memanusiakan manusia secara etis,” ujarnya.
Selain itu, Politisi PDIP ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja beberapa OPD, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Menurutnya, Disbudpar belum memanfaatkan potensi wisata Surabaya secara maksimal, meskipun kota ini memiliki simbol-simbol penting seperti ketokohan dan keagamaan, terutama di kawasan Sunan Ampel.
“Yang harus dievaluasi adalah ketika pemerintah tidak mampu mengoptimalkan potensi tinggi yang dimiliki, termasuk Disbudpar. Surabaya jangan hanya dianggap sebagai kota perdagangan, padahal potensi wisata sangat besar. Buktinya, banyak hotel yang sepi di akhir pekan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan strategi pariwisata agar kota ini bisa bersaing dan menjadi tujuan utama para wisatawan. “Kita harus siap mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang ada,” tegas Ipuk.
Menurut Syaifuddin, setiap OPD harus mendesain struktur organisasinya agar sejalan dengan visi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata.
“Kita harus siap menyambut kebijakan dari Presiden Prabowo yang memperluas komposisi kementerian. Ini menjadi sinyal percepatan di berbagai sektor, dan kita perlu menyesuaikan tata organisasi kita untuk mengimbangi,” terangnya.
Tak hanya itu, Komisi A juga berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban, yang menjadi salah satu penunjang industri pariwisata di Surabaya.
“Saya rasa Satpol PP siap melakukan pembackupan atas perencanaan dan pencanangan kota Surabaya sebagai Kota yang mendunia, yang isinya masyarakat Madani,” tutupnya. ***
Saat ini belum ada komentar