Diagram Kota Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, menyoroti pentingnya penerapan parkir non tunai sebagai langkah seiring dengan perkembangan zaman, yang dikenal sebagai Digitalisasi Transaction.
Abdul Ghoni menegaskan bahwa parkir non tunai bukan hanya sebagai kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai fondasi kuat untuk menjadikan Surabaya sebagai kota pintar (smart city).
“Lebih dari itu, dengan sistem non tunai retribusi parkir akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, dan mencegah kebocoran pendapatan,” ujar Abdul Ghoni kepada wartawan di Surabaya pada Kamis (18/01/2024).
Menurutnya, Surabaya mengalami perkembangan luar biasa, dan adaptasi terhadap teknologi digitalisasi menjadi suatu keharusan. “Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri, yaitu digitalisasi. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan dengan teknologi digitalisasi,” tambahnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menekankan bahwa pembayaran retribusi parkir secara non tunai akan lebih praktis dan mudah. Dengan penerapan ini, tingkat kebocoran PAD dari sektor parkir dapat ditekan, dan PAD Kota Surabaya dapat meningkat hingga 35 persen.
Dalam penjelasannya, Abdul Ghoni menyampaikan bahwa berdasarkan data Dishub Surabaya, terdapat sekitar 1.370 titik parkir TJU yang eksisting. Dengan penerapan parkir non tunai, Juru Parkir (Jukir) tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Menurut Perwali No.2 Tahun 2015 Pasal 5, honorarium petugas parkir setiap bulan sebesar 30%, dengan 20% untuk para Juru Parkir, dan 10% untuk Koordinator Juru parkir.
“Yang pasti dengan parkir non tunai, pengguna kendaraan yang parkir semakin nyaman, tenang, dan aman,” pungkas Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am. (dk/nw/adv)
