Fraksi PDIP Ingatkan Defisit Rp4,3 Triliun Harus Memberi Manfaat bagi Wong Cilik
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa defisit dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang melebar hingga Rp4,397 triliun harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Agus Black Hoe Budianto, menyampaikan hal itu dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim terkait pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025.
“Setiap rupiah defisit maupun pinjaman daerah harus memberi manfaat langsung bagi wong cilik Jawa Timur, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Agus.(08/09/25)
Soroti Struktur Belanja dan PAD
Agus menjelaskan, PDIP menyoroti dominasi belanja operasi yang mencapai 72 persen, sementara belanja modal hanya 9 persen. Menurutnya, kondisi ini harus segera diarahkan pada belanja produktif yang mampu meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 dinilai mengalami penurunan signifikan akibat perubahan regulasi. Fraksi PDIP meminta strategi konkret untuk mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penguatan peran BUMD.
Program Sosial dan Penanggulangan Stunting
Dalam pandangan akhir, PDIP juga menyoroti perlunya indikator capaian yang jelas terkait program perlindungan nelayan, petani, UMKM, serta target penurunan stunting. Agus menilai jawaban eksekutif masih bersifat deklaratif tanpa ukuran keberhasilan yang terukur.
“Jawaban eksekutif masih cenderung normatif dan retoris. Kami mendorong agar setiap kebijakan dilengkapi indikator yang jelas serta terukur,” ujarnya.
Digitalisasi dan Ekonomi Hijau
Fraksi PDIP mendukung inisiatif digitalisasi melalui e-budgeting dan e-katalog, serta transisi menuju energi terbarukan. Namun, Agus menekankan bahwa indikator keberhasilan dalam program tersebut belum dijabarkan secara rinci oleh eksekutif.
Program Prioritas Pro-Rakyat
PDIP juga mendukung rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar alokasi anggaran yang berpotensi tidak terealisasi, seperti perjalanan dinas luar negeri, dialihkan pada program pro-rakyat.
Beberapa prioritas yang diusulkan antara lain:
- Bantuan sosial sembako terukur,
- Beasiswa Rp1 juta untuk 50 ribu siswa,
- Penguatan kapasitas desa, koperasi, dan UMKM.
Catatan Akhir
Meski menyetujui Raperda P-APBD 2025, Fraksi PDIP menekankan bahwa implementasi kebijakan harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil, meningkatkan layanan dasar, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“APBD bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen politik anggaran untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkas Agus. (Dk/nins)
