Cak Imin PPP Surabaya Soroti Minimnya Perhatian Pemkot Surabaya untuk Pesantren dan Guru Ngaji

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan santri, guru ngaji tradisional, hingga majelis taklim yang selama ini dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga pendidikan moral, ketahanan sosial, dan kehidupan religius masyarakat Kota Pahlawan.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Surabaya, Muhaimin SH MM di tengah masih banyaknya pondok pesantren di Surabaya yang bertahan secara mandiri dengan keterbatasan biaya operasional.

Menurutnya, tidak sedikit pengasuh pesantren yang harus menanggung kebutuhan dasar santri secara swadaya, mulai pembayaran listrik, air, hingga konsumsi harian.

“Kami terus melontarkan kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait tugas pemerintah kota untuk merespon yang masih belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal,” kata Cak Imin, Kamis (7/5/2026).

Politisi yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama semata, melainkan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda dan menjaga ketertiban sosial masyarakat. Ia menilai peran pesantren selama ini telah membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif melalui pendidikan akhlak, disiplin, serta nilai-nilai kebersamaan.

Menurutnya, di tengah meningkatnya biaya hidup perkotaan, banyak pengasuh pondok pesantren yang harus berjuang keras demi menjaga keberlangsungan pendidikan para santri.
“Banyak pengasuh pondok yang masih menanggung kebutuhan para santri, mulai bayar listrik, air, sampai kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar mantan Lurah Sidosermo tersebut.

Cak Imin yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya menilai pemerintah daerah perlu hadir lebih nyata dalam mendukung keberlangsungan pendidikan pesantren. Ia menyebut keberadaan pesantren selama ini menjadi salah satu benteng pendidikan berbasis karakter dan spiritual di tengah tantangan sosial masyarakat urban yang semakin kompleks.

Ia menambahkan, pesantren telah lama menjadi bagian penting dari sistem pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbesar di tanah air. Ribuan santri menjalani pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan semangat gotong royong yang tumbuh dari masyarakat.

“Cak Imin menilai perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren masih belum maksimal dan sering kali bersifat seremonial semata. Ia berharap ada kebijakan konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil para pengasuh pondok dan santri, pondok pesantren ini juga bagian dari mencerdaskan anak bangsa, pemerintah tugasnya membantu para santri yang ada di Kota Surabaya,” tegasnya.

Selain persoalan pesantren, Ketua DPC PPP Surabaya juga menyoroti kondisi guru ngaji tradisional yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan agama di lingkungan masyarakat. Menurut Cak Imin, banyak guru ngaji yang mengajar secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi, namun justru belum tersentuh program bantuan pemerintah secara optimal.

Ia mengatakan sebagian guru ngaji tradisional mengalami kendala administratif untuk mendapatkan bantuan atau insentif karena prosedur yang dinilai terlalu rumit.

“Guru ngaji tradisional ini mengajar dengan ikhlas tanpa bantuan siapa pun. Kadang diberi kesempatan mengurus izin pun enggak mau karena administrasinya terlalu ribet,” katanya.
Cak Imin berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat menghadirkan formulasi kebijakan yang lebih sederhana dan mudah diakses agar para guru ngaji tradisional tetap mendapatkan perhatian negara tanpa harus terbebani birokrasi berbelit.

Menurutnya, pemberian insentif kepada guru ngaji bukan semata bantuan finansial, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka dalam membangun moral dan pendidikan karakter masyarakat sejak usia dini.
“Pemerintah berkewajiban merespon guru ngaji yang ikhlas ini. Kalau mereka mendapat insentif tentu akan sangat membantu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menyoroti keberadaan majelis taklim yang selama ini aktif menggelar kegiatan keagamaan secara swadaya di tengah masyarakat. Aktivitas seperti pembacaan selawat, yasinan, pengajian rutin, hingga doa bersama dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketenangan sosial serta memperkuat solidaritas warga.

“Majelis taklim ini istiqamah, tanpa pamrih terus berdoa untuk keluarga, lingkungan, sampai Kota Surabaya agar aman dan dijauhkan dari musibah,” ucap Cak Imin.

Ia menilai komunitas keagamaan berbasis masyarakat tersebut merupakan aset sosial yang sangat penting dan layak mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah kota. Kehadiran majelis taklim, menurutnya, tidak hanya memperkuat nilai spiritual masyarakat, tetapi juga menjadi ruang sosial yang mempererat hubungan antarwarga di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

PPP Surabaya, lanjut Cak Imin, akan terus mengawal aspirasi terkait kesejahteraan santri, guru ngaji tradisional, dan kegiatan keagamaan masyarakat agar menjadi bagian dari prioritas pembangunan sosial di Kota Surabaya.
“Kami dari PPP akan terus menyuarakan agar hal-hal seperti ini diperhatikan demi kebaikan Kota Surabaya,” pungkasnya. (Dk/tgh)