Program Hunian Layak di Surabaya Dukung Penguatan Ekonomi Keluarga
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 4 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat upayanya dalam menangani masalah perumahan rakyat. Langkah yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengunjungi lokasi rumah calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, untuk melihat langsung progres program tersebut.
Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu prioritas nasional dalam program bantuan perumahan tahun ini. Alokasi bantuan yang meningkat signifikan, dari 3.000 menjadi 33.000 unit, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni. “Surabaya memiliki peran strategis sebagai penggerak utama karena mampu mengintegrasikan program perbaikan rumah dengan penguatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Pendekatan Holistik dalam Pengembangan Perumahan
Selain fokus pada aspek fisik hunian, program ini juga memberikan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang melibatkan Bank BTN dan PNM Mekaar. Skema bunga ringan yang ditawarkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal seperti rentenir. Dengan demikian, masyarakat dapat membangun atau memperbaiki rumah tanpa terbebani oleh biaya tinggi.
Maruarar juga menyoroti dampak ekonomi luas dari program ini. Ia memperkirakan bahwa pembangunan dan perbaikan 33.000 rumah akan menyerap sekitar 99.000 tenaga kerja, sekaligus menggerakkan sektor pendukung seperti distribusi material hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokasi proyek. Hal ini menunjukkan bahwa program perumahan tidak hanya berdampak pada perbaikan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan Swasta
Eri Cahyadi menegaskan bahwa keberhasilan Surabaya dalam pengembangan perumahan tidak lepas dari pendekatan kolaboratif berbasis gotong royong melalui program Kampung Pancasila. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan APBD yang hanya mampu membiayai sekitar 2.400 unit per tahun, membuat sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta menjadi kunci peningkatan capaian hingga 4.000 unit pada 2026.
Selain BSPS, Pemkot Surabaya juga mulai mengarahkan pengembangan hunian vertikal berupa rumah susun milik (rusunami) bagi generasi muda. Kebijakan ini diambil seiring semakin terbatasnya lahan di pusat kota, sekaligus menjadi solusi hunian berkelanjutan di kawasan perkotaan.
Solusi Berkelanjutan untuk Perkotaan yang Makin Padat
Program rusunami dirancang untuk menjawab tantangan ketersediaan lahan di tengah pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan konsep hunian vertikal, masyarakat dapat memiliki akses ke tempat tinggal yang layak tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Selain itu, pengembangan rusunami juga membuka peluang baru bagi pengembang swasta dan pihak-pihak terkait dalam membangun infrastruktur yang lebih efisien.
Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Surabaya menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat mengubah tantangan perumahan menjadi peluang untuk penguatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Proses ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga.***
Saat ini belum ada komentar