Kebijakan Hemat Anggaran Berbanding Terbalik dengan Musrenbang Waru
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Keterangan foto Musrenbang Kecamatan Waru digelar di hotel berbintang, menuai sorotan publik terkait konsistensi kebijakan efisiensi anggaran.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan pemerintah mengenai penghematan anggaran kembali menjadi sorotan publik setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Waru digelar di sebuah hotel bintang empat.
Kegiatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan arahan efisiensi belanja yang menekankan pengurangan pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, serta konsumsi makanan dan minuman.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru, menilai lokasi pelaksanaan Musrenbang tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah upaya pemerintah mengendalikan belanja daerah.
“Kebijakan hemat anggaran sudah disampaikan secara terbuka, tetapi pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Waru justru dilakukan di hotel bintang empat. Ini berbanding terbalik dan wajar jika memunculkan pertanyaan publik,” ujar Heru, Selasa.
Heru menambahkan, MAKI Jawa Timur akan menjadikan kegiatan tersebut sebagai perhatian serius secara kelembagaan.
Pihaknya berencana melaporkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Waru kepada Bupati Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta Inspektorat Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan penelusuran dan evaluasi lebih lanjut.
Selain itu, MAKI Jatim juga akan melayangkan surat resmi kepada Camat Waru guna meminta penjelasan dan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran Musrenbang tersebut, termasuk sumber pembiayaannya.
“Transparansi anggaran adalah keharusan. Musrenbang seharusnya menjadi contoh pelaksanaan kegiatan yang sederhana namun substansial,” tegasnya.
Upaya klarifikasi lanjutan yang dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait hingga kini belum mendapatkan respons. Kondisi ini semakin memperkuat dorongan agar dilakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh.
MAKI Jatim berharap polemik ini menjadi pembelajaran bagi seluruh camat, kepala desa, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo agar lebih konsisten menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kejadian ini semoga menjadi pengingat agar aparatur pemerintah lebih mengedepankan efisiensi dan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat,” pungkas Heru. (Dk/Yud)
