Keterbukaan Informasi sebagai Jaminan Kepercayaan Publik
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan personel kepolisian. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menekankan bahwa setiap tahapan penanganan kasus harus diumumkan secara berkala dan jelas kepada masyarakat.
“Kita butuh penjelasan yang terus-menerus, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Tujuannya agar isu yang berkembang di masyarakat bukan berasal dari spekulasi, melainkan dari informasi resmi dari kepolisian,” ujar Anam dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Dampak Luas atas Penyadapan Terhadap Tokoh Publik
Kasus penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim Polri menyeret sejumlah tokoh penting di berbagai bidang, termasuk Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, pemimpin media, aktivis LSM, dan pengusaha. Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh empat personel Polri antara tahun 2025 hingga 2026 tanpa dasar hukum yang sah, seperti surat permohonan penyidik atau laporan polisi (LP).
Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya upaya menghapus jejak digital hasil penyadapan pada bulan Oktober 2026. Langkah ini menunjukkan upaya sistematis untuk menyembunyikan pelanggaran dan menghindari pertanggungjawaban.
Empat Tersangka Ditetapkan, Proses Hukum Berjalan
Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu LSP, AS, EH, dan SU — semua merupakan anggota kepolisian. Mereka diduga melakukan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ke sistem komunikasi milik pihak-pihak tertentu.
Tidak ada kaitan langsung dengan proses penegakan hukum yang sah. Artinya, penyadapan dilakukan secara eksplisit untuk tujuan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, bukan sebagai bagian dari investigasi resmi.
Harapan Publik dan Tanggung Jawab Institusi
Anam menyoroti bahwa publik memiliki harapan besar terhadap Polri, terutama terhadap aparat yang merasa menjadi korban dari praktik penyadapan ini. Ia menekankan bahwa kepolisian tidak boleh lagi bersembunyi di balik kerahasiaan institusi ketika menyangkut kebebasan sipil dan hak privasi.
“Publik punya hak untuk tahu. Tidak boleh ada ruang bagi spekulasi atau konspirasi yang bisa merusak citra kepolisian dan menciptakan ketidakpercayaan sosial,” tambahnya.
Relevansi dengan Isu Makro dan Kebijakan Hukum
Peristiwa ini juga menjadi bahan refleksi mendalam terhadap reformasi internal Polri, khususnya dalam penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU TPKS) yang baru disahkan. Kompolnas menilai bahwa kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk mendorong budaya akuntabilitas dan pengawasan eksternal yang lebih kuat.
Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kebijakan komunikasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada kepolisian sebagai penegak hukum.
