Warga kehilangan rumah akibat bencana, Ijeck desak pemerintah bangun kembali atau relokasi

DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera mengambil tindakan nyata dalam menangani kondisi permukiman warga yang rusak berat akibat rangkaian bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Permintaan ini disampaikan Ijeck, panggilan akrabnya, saat rapat koordinasi di Bandara Kualanamu, Rabu (10/12/2025).

Ijeck menekankan bahwa ribuan penduduk kini berada dalam ketidakpastian setelah rumah mereka rusak parah hingga hilang sepenuhnya akibat longsor. Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PKP perlu segera menetapkan kebijakan: apakah warga akan dipindahkan atau dibangunkan rumah baru.

“Banyak rumah mereka rusak hingga tidak terlihat lagi akibat longsor. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat tinggal terlalu lama di tempat pengungsian. Mereka membutuhkan rumah, membutuhkan kepastian,” kata mantan Wakil Gubernur Sumut tersebut.

Selain isu perumahan, Ijeck juga menyoroti kondisi kesehatan para korban bencana. Ia menyebutkan bahwa sejak hari pertama bencana terjadi, pihaknya telah mengirimkan tim untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir di Medan, termasuk pengiriman tenaga medis.

“Banyak korban yang mulai mengalami ISPA, diare, dan penyakit kulit. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan satu aspek saja. Penanganan pasca bencana perlu dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.

Ijeck juga menyebutkan betapa parahnya banjir yang melanda Kota Medan. Menurutnya, banjir kali ini adalah yang paling buruk dalam sejarah kota tersebut. “Saya mulai dari hari pertama bencana terjadi di Kota Medan sudah meminta tim untuk turun melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Selanjutnya kita juga mengirimkan tim medis, karena korban mulai mengalami infeksi saluran pernapasan atas, diare, bahkan penyakit kulit,” katanya.

Ia menilai banjir semakin memburuk karena berkurangnya ruang terbuka hijau dan perencanaan tata kota yang kurang memadai. Pembangunan yang tidak memperhatikan kemampuan lingkungan, menurut Ijeck, menjadi faktor yang tidak bisa dikesampingkan. “Rumah Dinas Gubernur pun ikut terendam banjir. Ini merupakan peringatan keras bagi kita,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ijeck juga mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat infrastruktur penahan longsor di jalur-jalur yang berisiko. Data yang ia terima menunjukkan bahwa hampir setiap tahun terjadi longsoran yang merusak permukaan jalan akibat kurangnya pembangunan.retaining wall.

“Jika dibiarkan, kerusakan akan terus terjadi dan beban negara semakin berat dalam memperbaikinya. Diperlukan segera pembangunan dinding penahan di area yang rentan,” tegasnya.

Ijeck berharap pemerintah pusat dan daerah mampu merancang program strategis jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana serta memperbaiki infrastruktur. “Ini bukan hanya tentang memperbaiki hal yang rusak, tetapi lebih penting lagi mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan,” tambahnya.

Dana Darurat Dapat Digunakan Untuk Pemulihan

Terpisah, anggota Komisi Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menegaskan bahwa Dana Pengeluaran Tak Terduga (BTT) bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pemulihan pasca-bencana yang saat ini melanda beberapa wilayah di Sumut.

Menurutnya, sistem penggunaan dana tersebut cukup fleksibel, terutama dalam situasi bencana yang memiliki dampak yang luas.

Zeira menjelaskan bahwa secara umum, BTT digunakan ketika bencana sedang terjadi. Namun, pada tahap pemulihan setelah bencana, dana dialokasikan melalui instansi-instansi terkait sesuai jenis kerusakan yang perlu diperbaiki.

“Anggaran darurat tersebut memang digunakan saat bencana terjadi. Namun, untuk pascabencana, pendanaannya akan dialokasikan ke dinas-dinas yang membutuhkan, seperti Dinas PUPR untuk kerusakan jalan, Dinas Pendidikan untuk sekolah, dan Dinas Kesehatan,” katanya kepadaSumut Pos, Rabu (10/12/2025).

Zeira menyampaikan bahwa Banggar DPRD Sumut berharap pada tahun 2026 tidak kembali mengalami bencana besar seperti yang terjadi saat ini. Namun, jika kondisi memerlukan tambahan dana, pihaknya bersedia meninjau kembali dan meningkatkan anggaran penanggulangan bencana.

“Kami berharap pada tahun 2026 tidak terjadi bencana seperti saat ini. Namun, jika kondisinya berubah, anggaran sebesar Rp70 miliar tersebut dapat kami tingkatkan, agar penanganan bencana tidak mengalami hambatan,” tegasnya.

Selanjutnya, Zeira menekankan bahwa BTT masih bisa digunakan dalam pemulihan meskipun anggaran yang tercantum dalam APBD 2026 belum sepenuhnya sesuai dengan istilah yang berlaku. Selama proses penganggaran belum selesai, pemerintah daerah memiliki banyak kesempatan untuk melakukan penyesuaian.

“Contohnya anggaran tahun 2026 telah dibuat, kemudian terjadi bencana. Jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan istilah yang berlaku, dapat disesuaikan untuk tujuan pemulihan. Kita masih berada di tahun 2025, APBD belum selesai, dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri belum dikeluarkan,” katanya.

Dengan situasi tersebut, lanjut Zeira, Gubernur Sumut masih memiliki wewenang untuk melakukan perubahan anggaran guna mempercepat perbaikan pasca-bencana. “Jadi, dana sebesar Rp70 miliar itu dapat digunakan ketika anggaran telah berjalan dan dibutuhkan untuk perbaikan pasca-bencana,” tutupnya. ***