DIAGRAMKOTA.COM — Kebijakan Satpol PP Surabaya yang mewajibkan diskotek menyediakan fasilitas medis bagi pengunjung mabuk menuai kritik DPRD. Ketua Fraksi Golkar Surabaya, Aldy Blaviandy, mengingatkan agar penertiban tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
Menurut Aldy, kewajiban menyediakan tenaga kesehatan, ruang observasi, hingga fasilitas penjemputan pengunjung harus memiliki payung regulasi yang kuat, bukan sekadar surat komitmen sepihak.
“Jangan sampai hanya bermodalkan selembar surat pernyataan komitmen lalu dijadikan instrumen pemaksaan ke pelaku usaha,” tegas anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut, Selasa (3/11/2026).
Ia mendorong Pemkot menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) atau memperkuat Perda Trantibum dengan melibatkan Dinas Kesehatan, terutama terkait standar medis dan tanggung jawab hukum apabila terjadi kondisi darurat.
Di sisi lain, Aldy menyoroti temuan tujuh anak di bawah umur yang masuk ke tiga klub malam dan mengonsumsi minuman keras saat razia. Ia menilai sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) tidak cukup memberikan efek jera.
Golkar mendesak penerapan sanksi progresif, mulai pembekuan hingga pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), bagi pengelola yang terbukti sengaja atau berulang kali meloloskan anak di bawah umur.
Aldy juga meminta Satpol PP menjalankan agenda razia empat kali sebulan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih, baik terhadap diskotek besar maupun tempat hiburan skala kecil.
Ia mendesak Pemkot segera berkoordinasi dengan Komisi A DPRD untuk memperkuat regulasi agar pengawasan hiburan malam tidak sekadar menjadi penertiban musiman, melainkan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. (dk/adv)
