Fokus pada Efektivitas, Bukan Penghentian
DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah tidak berarti menghentikan atau mengurangi dukungan terhadap program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (19/10/2026), sebagai respons atas berbagai spekulasi yang muncul mengenai potensi pemotongan anggaran untuk kebijakan strategis.
Suahasil menjelaskan bahwa tujuan utama dari efisiensi bukanlah memangkas belanja negara secara drastis, melainkan meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan dana publik. “Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Target Belanja Negara di Kuartal IV 2026 Capai Rp 1.300 Triliun
Pada periode kuartal IV tahun 2026, pemerintah menargetkan total belanja negara mencapai Rp 1.300 triliun. Angka ini merupakan bagian dari rencana strategis APBN yang dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan sosial, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor produktif.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap alokasi anggaran. Setiap kementerian dan lembaga akan diminta menyajikan laporan kinerja yang transparan agar dana dapat dialokasikan sesuai dengan urgensi dan dampak nyata terhadap masyarakat.
APBN Tetap Jadi Alat Penggerak Ekonomi dan Perlindungan Sosial
Menurut Suahasil, APBN tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih cermat, pemerintah berharap bisa menciptakan nilai tambah dari setiap pengeluaran anggaran, terutama di sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi bersih.
“Kami tidak memilih antara efisiensi dan kesejahteraan. Kami memilih efisiensi yang bermakna — yang memperkuat program yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” ujarnya.
Program Prioritas Tetap Berjalan, Termasuk Makan Bergizi Gratis
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dasar. Program ini, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, tetap berjalan tanpa gangguan meskipun ada penyesuaian anggaran. Menkeu menegaskan bahwa alokasi dana untuk program ini akan dievaluasi secara ketat, namun tidak akan dikurangi secara substantif.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pengawasan dan audit internal untuk mencegah pemborosan dan korupsi. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan negara.
Langkah Konkret Menuju Anggaran yang Lebih Cerdas
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan mempercepat digitalisasi proses anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan realisasi. Kolaborasi lintas sektor antara Kemenkeu, BPK, dan instansi lain juga akan diperkuat guna memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Di samping itu, pemerintah membuka ruang bagi partisipasi publik melalui platform digital untuk memberikan masukan dan melaporkan temuan atas penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien.
Catatan: Artikel ini dibuat berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI dan tidak mengandung opini pribadi. Semua data dan pernyataan disesuaikan dengan konteks kebijakan fiskal tahun 2026.
