DPRD Surabaya Kritik Formula Desil Kemiskinan BPS

Surabaya, Diagramkota.com — Sistem pemutakhiran data kemiskinan berbasis Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan dalam penentuan klaster desil kesejahteraan nasional kembali menuai hujan kritik dari parlemen daerah. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, William Wirakusuma, menilai metodologi statistik tersebut bias dan belum mampu memotret dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat perkotaan secara objektif, Jumat (4/9/2026).

William menggarisbawahi bahwa kekakuan pendekatan formula PMT memicu tingginya tingkat kesalahan eksklusi (exclusion error), yakni fenomena ketika kelompok masyarakat yang riil miskin dan sangat membutuhkan bantuan justru tereleminasi dari daftar penerima manfaat akibat kalkulasi angka di atas kertas.

“Secara metodologi statistik, tingkat exclusion error-nya bisa mencapai 30 sampai 50 persen. Metode ini tampak amburadul karena tidak mempertimbangkan dinamika riil di daerah,” seru William di gedung DPRD Kota Surabaya.

Bias Nilai Aset Urban: Rumah Warisan Bukan Bukti Berpenghasilan Tinggi

Salah satu kelemahan fatal indikator PMT menurut William adalah penyamaan variabel nilai aset fisik dan taksiran harga tanah perkotaan dengan daerah pedesaan. Di kota metropolitan seperti Surabaya, banyak keluarga prasejahtera yang menempati rumah di kawasan berharga tanah tinggi semata-mata karena bangunan tersebut merupakan warisan turun-temurun dari orang tua.

“Nilai aset atau harga tanah di Surabaya jelas berbeda jauh dengan daerah lain seperti Papua. Sehingga indikatornya tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.

Akibat parameter yang kaku tersebut, keluarga yang sehari-hari berpenghasilan rendah atau bahkan menganggur dapat otomatis terkatrol ke kelompok desil menengah ke atas. Konsekuensinya fatal, mereka seketika kehilangan hak atas berbagai jaring pengaman sosial, intervensi penanganan kemiskinan, hingga jaminan kesehatan daerah.

Formula Pusat Tabrakan dengan Hasil KSH, Rp114 Miliar Beasiswa Sempat Tertahan

Penyimpangan data ini kian mencolok saat disandingkan dengan pemutakhiran faktual yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pemkot tercatat telah mengucurkan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun untuk mengerahkan Kader Surabaya Hebat (KSH) melakukan verifikasi langsung dari pintu ke pintu (door-to-door) menyisir sekitar 28.000 warga.

Kendati data primer dari akar rumput tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan secara terperinci, temuan tersebut kerap gugur saat dimasukkan ke dalam algoritma dan formula desil BPS Pusat.

“Data dari lapangan sudah diverifikasi, tetapi ketika masuk formula BPS Pusat, hasilnya bisa berbeda. Ini yang harus dievaluasi,” ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Dampak benturan sistem ini tidak main-main. William membeberkan salah satu bukti nyata pada program beasiswa pendidikan perguruan tinggi Pemkot Surabaya yang berbobot anggaran Rp190 miliar bagi 23.000 mahasiswa. Dari pagu dana tersebut, sekitar Rp114 miliar sempat tertahan pencairannya hanya gara-gara ketidaksinkronan data kriteria desil kemiskinan penerima manfaat.

DPRD Surabaya Berencana Datangi Kemensos di Jakarta

Menyikapi kebuntuan administratif yang merugikan warga, DPRD Surabaya mendesak BPS Pusat segera merevisi formula PMT agar adaptif membaca karakteristik lokal. William menuntut agar data berbasis komunitas (community-based data) hasil verifikasi lapangan pemda dijadikan variabel penentu utama.

“Jangan sampai masyarakat yang nyata-nyata membutuhkan bantuan justru gugur hanya karena formula,” cetusnya.

Sebagai langkah perjuangan lanjutan, pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Surabaya menjadwalkan kunjungan kerja resmi ke Kementerian Sosial di Jakarta guna mengadvokasi penyesuaian regulasi serta evaluasi menyeluruh terhadap kriteria pemeringkatan desil nasional.

“Data itu harus menggambarkan kondisi warga yang sebenarnya. Jangan sampai statistik justru membuat warga yang membutuhkan bantuan kehilangan haknya,” pungkas William.