Surabaya, Diagramkota.com – Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN), khususnya lurah dan camat. Menurutnya, para pejabat tersebut harus siap beradaptasi, inovatif, serta responsif terhadap setiap keluhan warga.
Fathoni mengungkapkan bahwa pola kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang lebih sering turun langsung ke lapangan menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi birokrasi. Ia menyatakan bahwa setiap aduan dari masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk hotline pengaduan, sebaiknya dipandang sebagai energi untuk memperbaiki kualitas layanan, bukan sekadar kritik terhadap pemerintah.
Pemahaman Konsekuensi Profesi ASN
Menurut Fathoni, seorang pegawai negeri sejak awal harus memahami konsekuensi profesinya sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus siap ditempatkan di mana saja, serta menerima mekanisme penghargaan maupun sanksi sesuai kinerjanya. Hal ini menjadi bagian dari birokrasi profesional yang bertanggung jawab.
Inspeksi Lapangan dan Kepatuhan pada Fakta
Fathoni menjelaskan bahwa inspeksi lapangan yang dilakukan Wali Kota bertujuan memastikan laporan yang diterima pemerintah selaras dengan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan antara apa yang dilaporkan dan fakta di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif.
Rotasi ASN untuk Meningkatkan Inovasi
Ia juga menyoroti pentingnya rotasi atau mutasi ASN sebagai upaya penyegaran organisasi. Menurutnya, aparat yang terlalu lama berada di satu jabatan berpotensi terjebak dalam zona nyaman, sehingga kurang terdorong untuk menghadirkan inovasi dalam pelayanan.
Mengantisipasi Persoalan Sebelum Viral
Fathoni mengajak seluruh camat dan lurah untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menjadi perhatian publik, seperti parkir liar, pedagang kaki lima, hingga kebersihan lingkungan. Ia menekankan bahwa langkah antisipatif jauh lebih penting dibandingkan menunggu persoalan menjadi viral atau mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.
Sistem Penghargaan dan Sanksi sebagai Alat Regulasi
Fathoni menegaskan bahwa penerapan sistem penghargaan dan sanksi merupakan instrumen penting untuk membangun birokrasi yang sehat. Ia menilai bahwa tanpa mekanisme ini, orang akan enggan meningkatkan kompetensi dan melakukan pembaruan.
Perubahan Budaya Kerja Melalui Inspeksi Mendadak
Ia juga menilai pola inspeksi mendadak yang dilakukan Wali Kota efektif dalam mendorong perubahan budaya kerja aparatur. Kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa pemberitahuan memaksa perangkat daerah untuk selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Tuntutan Masyarakat yang Berkembang
Menurut Fathoni, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi. Oleh karena itu, birokrasi harus terus bertransformasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Masyarakat sekarang menginginkan penyelesaian yang cepat dan konkret, sehingga birokrasi juga harus berubah, semakin adaptif, inovatif, dan hadir memberikan solusi bagi setiap persoalan warga.
