DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memaksimalkan peran badan Ad-Hoc dalam mencapai target partisipasi masyarakat.
Menurutnya, KPU Kota Surabaya menempatkan target dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ini sebesar 77 persen. Akan tetapi, target tersebut dinilai memerlukan kerja yang maksimal dari badan Ad-Hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Kemarin kami mendorong kepada Ketua KPU karena Pilkada ini sisa harinya 1 bulan ya. Ini tentu kita semua punya tanggung jawab moral kepada masyarakat, bagaimana peran serta aktif masyarakat ini ke TPS,” kata Yona saat ditemui Media di Kantor DPRD Surabaya, Senin (28/10/2024).
Politisi Partai Gerindra ini, menilai peran PPK dan PPS sangat strategis untuk memaksimalkan target partisipasi masyarakat. Sebab, ia meyakini badan Ad-Hoc tersebut merupakan warga lokal dan dapat mensosialisasikan ke warga setempat untuk menggunakan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS).
Yona menyampaikan TPS memiliki jumlah pemilih dua kali lipat pada Pilkada Serentak 2024 ini, dibandingkan dengan Pemilihan Umum, untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Februari 2024 lalu. Maka, pihaknya menilai para PPK dan PPS dapat mengantisipasi dengan gerakan sosialisasi masif di kelompok masyarakat tiap tingkatan kecamatan maupun kelurahan.
“Saya lebih mendorong KPU ini, mumpung masih ada sisa 1 bulan yang akan datang, tolong lebih dimasifkan. Dikuatkan peran daripada PPS, PPK untuk masuk ke kelompok-kelompok masyarakat,” ujarnya.
“Untuk menyampaikan tentang sosialisasi terkait dengan pilkada. Eman gitu lho Pak, saya itu. Dan sampai sekarang itu saya masih mikir karena belum turun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yona juga menghimbau KPU untuk memberikan penanganan khusus dalam sosialisasi Pilkada di Surabaya. Sebab, dirinya menilai Kota Pahlawan memiliki karakteristik pemilih yang dibedakan menjadi dua kategori.
Diantaranya masyarakat pedukuhan dan perumahan. Yona menyebut pemilih yang berada di wilayah perumahan cenderung memiliki partisipasi masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, ia berharap KPU dapat memiliki trobosan baru dalam menangani tantangan tersebut.
“Nah ini yang menjadi PR bagi KPU dengan melibatkan PPK dan PPS itu turun. Ini bukan perkara Paslon (Pasangan Calon). Tapi bagaimana anggaran ABPD Rp170 miliar itu benar-benar berguna dengan baik dan hasil daripada Pilkada itu benar-benar sesuai yang diharapkan,” harapnya.
