Ringkasan Berita:
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, meminta BRIDA memberikan kontribusi maksimal dalam mengawal efisiensi anggaran daerah setelah resmi berdiri mandiri.
Legislator Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya kajian riset mendalam terhadap proyek infrastruktur strategis guna menjamin keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Surabaya mengingatkan agar proyek dengan anggaran besar tidak berumur pendek dan harus memiliki dampak ekonomis jangka panjang bagi warga.
Surabaya, Diagramkota.com — Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri memicu harapan besar dari pihak legislatif. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, meminta BRIDA yang kini telah terpisah dari Bappedalitbang untuk langsung tancap gas memberikan kontribusi maksimal bagi jalannya roda Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya.
Menurut Achmad, kemandirian kelembagaan BRIDA harus dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan riset yang tajam, terutama dalam memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan oleh Pemkot Surabaya berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.
“Harapannya BRIDA setelah lepas dari Bappedalitbang ini bisa berdiri sendiri dan juga memberikan kontribusi maksimal kepada Pemerintah Kota Surabaya. Karena apa? Karena seluruh penggunaan anggaran daripada Pemerintah Kota Surabaya ini harus benar-benar tepat, efektif, dan efisien,” ujar Achmad Nurdjayanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Surabaya saat diwawancarai, Rabu (15/7/2026).
Soroti Proyek Strategis Komisi C yang Bernilai Tinggi
Lebih lanjut, Achmad menggarisbawahi peran vital BRIDA dalam melakukan kajian serta riset mendalam pada proyek-proyek pembangunan fisik dan infrastruktur strategis di Kota Pahlawan. Sektor infrastruktur yang bermitra langsung dengan Komisi C DPRD Surabaya selama ini dikenal sebagai salah satu sektor dengan serapan dan penggunaan anggaran yang sangat tinggi.
Di sinilah BRIDA dituntut hadir sebagai kompas ilmiah pemerintah. Lembaga riset daerah ini wajib memetakan kelayakan, sejauh mana tingkat efektivitas, hingga menghitung masa ekonomis dari suatu proyek sebelum dan sesudah direalisasikan di tengah masyarakat.
“Nah ini peran vital BRIDA dalam melakukan riset terkait proyek-proyek pembangunan yang strategis di Kota Surabaya, khususnya terkait dengan Komisi C yang memang penggunaan anggarannya sangat tinggi. Nah di situ harus ada kajian riset sejauh mana efektivitas maupun masa ekonomis daripada suatu proyek itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” urai legislator dari Partai Golkar tersebut.
Tolak Pembangunan Instan: Utamakan Keberlanjutan Manfaat Warga
Catatan kritis juga diberikan Achmad terkait kualitas hasil pembangunan di Surabaya. Ia menegaskan, pihak DPRD tidak ingin lagi melihat adanya proyek bernilai fantastis yang dibiayai oleh uang rakyat, namun hanya mampu bertahan atau dinikmati dalam kurun waktu yang sangat singkat.
BRIDA memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur di Surabaya memiliki cetak biru keberlanjutan (sustainability) yang matang serta mampu mendongkrak roda perekonomian lokal.
“Jangan sampai pembangunan yang mengeluarkan uang rakyat yang sangat besar itu cuma dapat dinikmati dalam kurun waktu cuma 1, 2, 3 tahun saja. Ini harus memiliki keberlanjutan manfaat yang lebih panjang dan memiliki dampak ekonomis bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.***
