Eri Irawan Dorong Belanja Pemerintah Jadi Bantalan Ekonomi Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menilai arah kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan distribusinya merata. Menurutnya, dua agenda tersebut tidak bisa dipisahkan dan harus dijalankan secara bersamaan.

Hal itu disampaikan Eri Irawan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan (ForWan) Surabaya, di Hotel Aria Centra, Kamis (5/2/2026).

Menurut Eri, di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, sejumlah penopang ekonomi utama seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor mengalami perlambatan.

“Dalam kondisi seperti ini, salah satu bantalan utama ekonomi kita adalah government spending. Tapi belanja pemerintah itu harus tetap optimal meski ruang fiskal menyempit,” ujarnya.

Ia menekankan, optimalisasi belanja pemerintah perlu didukung pembiayaan alternatif dan pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat.

Infrastruktur dan Bantuan Warga Harus Jalan Bersamaan

Eri menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis tidak bisa dipertentangkan dengan program bantuan sosial seperti beasiswa bagi warga miskin.

“Infrastruktur strategis dan bantuan ke warga itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bareng agar ekonomi tetap tumbuh,” katanya.

Menurutnya, investasi infrastruktur seperti jalan utama dan jaringan strategis perlu terus didorong untuk menjaga daya tarik investasi di Surabaya.

Transportasi Umum Perlu Anggaran Terkunci

Dalam sektor transportasi, Eri menilai pengembangan transportasi umum membutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan.

Ia menyebut, untuk memenuhi kebutuhan ideal 11 rute Surabaya Bus dan 30 rute feeder Wirawiri, dibutuhkan anggaran sekitar Rp660 miliar per tahun.

“Transportasi umum memang mahal. Karena itu anggarannya harus dikunci,” ujarnya.

Komisi C DPRD Surabaya, lanjut Eri, mendorong Pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum yang mengatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum.

Ia juga menekankan perlunya pergeseran paradigma pembangunan kota dari orientasi mobil menuju transportasi publik.

Parkir Non-Tunai dan Pengawasan Berbasis Teknologi

Terkait pengelolaan parkir, Eri mengakui persoalan parkir merupakan masalah kompleks di banyak kota di Indonesia.

“Belum ada satu pun kota di Indonesia yang target retribusi parkirnya tercapai. Artinya problem ini memang sistemik,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan parkir non-tunai menjadi solusi struktural yang harus terus dilanjutkan, meski masih menghadapi tantangan di lapangan.

Saat ini, sebanyak 78 titik parkir non-tunai telah diterapkan dari total sekitar 1.500 titik parkir tepi jalan umum. Seluruh juru parkir juga tengah diregistrasi ulang dan dilengkapi rekening untuk sistem pembagian hasil yang transparan.

Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong pemasangan CCTV berbasis penghitungan Satuan Ruang Parkir (SRP) di 750 titik prioritas untuk meningkatkan akurasi pengawasan pendapatan parkir.

Namun demikian, Eri mengingatkan agar sistem parkir tetap inklusif bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke pembayaran digital.

“Pelayanan publik tidak boleh eksklusif. Harus tetap inklusif, termasuk bagi warga yang masih menggunakan uang tunai,” tegasnya.

Pengelolaan Aset Perlu Reformasi Kelembagaan

Dalam pengelolaan aset daerah, Eri menilai masih terdapat hambatan struktural, khususnya terkait penilaian sewa aset yang dinilai terlalu tinggi dan kurang transparan.

Ia mencontohkan praktik pengelolaan aset di Jakarta melalui Jakarta Asset Management Center yang dinilai lebih terbuka dan pro-investasi.

“Aset dipaparkan secara terbuka, zonasinya jelas, harganya transparan. Investor jadi mudah mengakses,” ujarnya.

Ia mendorong pembentukan unit khusus pengelolaan aset di Surabaya agar lebih lincah dan fokus dalam mengoptimalkan aset daerah.

Eri Irawan: Pengendalian Banjir Berbasis Alam

Di sektor lingkungan, Eri menilai paradigma pengendalian banjir perlu diperkuat dengan pendekatan resiliensi terhadap banjir, bukan semata-mata menghilangkan banjir.

“Di banyak kota dunia, yang dikejar bukan nol banjir, tapi resiliensi terhadap banjir,” katanya.

Ia mendorong agar pengendalian banjir tidak hanya mengandalkan infrastruktur abu-abu seperti drainase beton, tetapi juga solusi berbasis alam, seperti pemulihan fungsi sungai, kolam retensi, dan kawasan resapan.

Eri mengusulkan agar sebagian anggaran pengendalian banjir dialokasikan secara khusus untuk solusi berbasis alam.

“Kalau bisa, 20 hingga 30 persen anggaran pengendalian banjir dikunci untuk solusi berbasis alam,” pungkasnya. ***