New York Times Soroti MBG: Rapor Merah dan Ambisi Politik di Piring Siswa

Program Makan Bergizi Gratis: Harapan dan Tantangan di Lapangan

DIAGRAMKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan asupan gizi yang layak bagi anak-anak, khususnya di daerah terpencil, sebenarnya memiliki niat mulia. Namun, di balik ambisi besar itu, banyak tantangan muncul yang memicu kekhawatiran dari berbagai pihak. Dari laporan media internasional hingga pengalaman nyata keluarga-keluarga di berbagai daerah, program ini masih menghadapi masalah serius.

Kisah Sedih Akibat Keracunan Makanan

Salah satu contoh nyata adalah kisah Acep Sulaeman, seorang siswa berusia 17 tahun yang tiba-tiba sakit parah setelah menyantap makan siang sekolah yang merupakan bagian dari program MBG. Saat itu, ia mengonsumsi nasi, ayam goreng, selada, dan stroberi. Tak lama kemudian, Acep dibawa ke klinik darurat karena kondisi kesehatannya memburuk. Ia menjadi salah satu dari lebih dari 1.300 anak di Kecamatan Cipongkor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan dalam satu minggu.

Cucu Mulyati, nenek Acep, mengungkapkan betapa sedihnya momen tersebut. “Saya keliling dari tandu ke tandu mencari Acep,” kenangnya sambil menahan air mata. Setelah hampir dua minggu dirawat, Acep akhirnya pulih. Namun, pengalaman buruk ini menggambarkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyediaan makanan di sekolah-sekolah.

Masalah Regulasi dan Pengawasan yang Lemah

Menurut laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), sejak program MBG dimulai, telah terjadi hampir 11.500 kasus keracunan makanan. Di beberapa provinsi, siswa bahkan menemukan belatung di lauk, nasi bercampur pecahan kaca, hingga air cuci peralatan yang digunakan kembali tanpa disterilkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi.

Diah Saminarsih, pendiri CISDI, menyebut bahwa masalah utama adalah tidak adanya kerangka regulasi yang jelas. “Tidak ada aturan main, tidak ada panduan baku. Semuanya serba interpretasi di lapangan,” ujarnya. Meski Presiden Prabowo Subianto membela program ini dengan menyatakan bahwa hanya 0,00017 persen dari penerima manfaat yang mengalami masalah, pernyataan tersebut langsung menuai kritik.

Tan Shot Yen, pakar gizi klinis, menegaskan bahwa margin of error yang kecil di industri sepatu bisa saja diterima, tetapi di bidang kesehatan, hal itu tidak bisa diterima. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan dan meminta maaf atas kejadian-kejadian tersebut.

Angka yang Menyentuh dan Tantangan Ekonomi

Program MBG yang disebut sebagai program raksasa ini memiliki target yang sangat besar. Pada 2025, program ini akan memberikan manfaat kepada 30 juta anak dan ibu hamil, dengan rencana ekspansi hingga 83 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2026. Selain itu, program ini juga menargetkan pembukaan 32.000 dapur komunitas dengan anggaran sebesar Rp335 triliun.

Namun, para pengamat ekonomi mempertanyakan apakah APBN Indonesia yang rapuh sanggup menopang beban sebesar itu, terlebih di tengah ancaman resesi global. Di sisi lain, program ini dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan kerja baru.

Masalah di Lapangan dan Rapor Merah

Selain masalah pengawasan, program MBG juga menghadapi berbagai masalah di lapangan. Dalam beberapa laporan sebelumnya, ditemukan adanya keterlibatan aparat TNI/Polri dalam distribusi makanan yang dinilai tidak sesuai fungsi sipil. Kualitas dapur penyedia makanan juga jauh dari standar higienis, serta minimnya pelatihan petugas dapur mengenai penanganan bahan mentah dan kebersihan alat masak.

Beberapa kepala sekolah bahkan mengeluhkan risiko hukum yang mereka hadapi jika terjadi keracunan massal, meskipun makanan disuplai oleh pihak ketiga. “Kami hanya penerima. Tapi kalau ada anak keracunan, orang tua datang ke sekolah, bukan ke penyedia,” ujar seorang kepala sekolah di Gresik.

Meski banyak tantangan, banyak keluarga seperti Cucu Mulyati masih merasa MBG sangat membantu. Harga bahan pangan yang terus naik membuat makan gratis menjadi penyelamat ekonomi rumah tangga. Namun, kekhawatiran tetap ada, terutama tentang keselamatan anak-anak jika program ini tidak diawasi dengan ketat.

Solusi yang Mendesak

Dr. Tan Shot Yen menegaskan bahwa menghentikan program bukan solusi, tetapi reformasi total pengawasan dan pelaksanaan adalah hal mendesak. “Gunakan bahan lokal, latih koki sekolah, dan jangan pilih makanan ultraprocessed hanya demi selera anak,” katanya.

Kini, Acep sudah kembali bersekolah, tapi ibunya masih menyiapkan bekal sendiri dari rumah. Program MBG terus berjalan, bahkan diperluas. Tapi bagi banyak orang tua di pelosok Indonesia, setiap kali anak mereka makan siang di sekolah, rasa syukur bercampur was-was. Karena di balik slogan “Makan Bergizi Gratis untuk Semua”, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab: Apakah negara benar-benar mampu memberi makan anak-anaknya dengan aman?