Imam Syafi’i Sentil Utang Rp1,59 Triliun: MP3 Surabaya Ingatkan Eri Cahyadi Tap MPR, Buka Data atau Mundur
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (13/10/2025), mendadak memanas. Anggota Fraksi NasDem DPRD Surabaya, Imam Syafi’i melontarkan interupsi keras tepat sebelum palu sidang diketuk. Ia menyoroti rencana pinjaman daerah senilai Rp1,59 triliun dalam rancangan APBD Surabaya 2026, yang menurutnya belum pernah dijelaskan secara terbuka oleh Wali Kota Eri Cahyadi.
Apalagi sebelumnya pada APBD perubahan 2025, Wali Kota surabaya juga hutang ke Bank Jatim, pinjaman pokok plus bunganya sebesar Rp500 miliar lebih.
“Rakyat berhak tahu akadnya, tenor, hingga mekanisme pembayarannya. Apakah Pak Wali Kota bersedia mempublikasikan secara terbuka kepada publik?” seru Imam dari kursinya.
Suasana ruang sidang langsung riuh. Imam menegaskan, interupsi itu bukan sekadar menggugah, tapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang rakyat.
“Transfer dari pusat turun sekitar Rp730 miliar, sehingga Pemkot memilih berutang. Tapi jangan sampai beban publik makin berat hanya karena gaya hidup pemerintahan yang gemar seremonial. Kurangi, kalau bisa hentikan dulu kegiatan simbolik,” ujarnya usai rapat.
MP3 Surabaya: “Kalau Pinjam Uang Rakyat, Jangan Tutup-tutupi”
Nada serupa datang dari Ketua Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Surabaya, M. Annis Saumiyanto. Menurutnya, langkah Pemkot Surabaya mengambil pinjaman besar tanpa membuka detail ke publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip good governance dan etika pemerintahan sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
“Kalau kebijakan publik disorot, pejabat harus tampil menjelaskan, bukan menghindar. Jangan menunggu DPRD atau publik menekan dulu baru bicara. Kalau pinjam uang rakyat, ya jangan tutup-tutupi,” tegas Andhonk sapaan akrabnya, Rabu (15/10/2025).
Aktivis 98 ini menilai, Eri Cahyadi sebagai Wali Kota seharusnya berani tampil menjelaskan kepada publik secara terbuka — bukan sekadar lewat staf atau juru bicara.
