SPM-MP Laporkan Eri Cahyadi ke Kejati Jatim, Diduga Terlibat Mark Up APBD 2025
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
SPM-MP Laporkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ke Kejati Jatim
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur oleh kelompok yang menamakan diri Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP). SPM-MP Laporkan Eri Cahyadi berkaitan dengan dugaan mark up dan pemborosan anggaran dalam APBD 2025 Pemkot Surabaya.
Koordinator Wilayah SPM-MP Jatim, A. Sholeh, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sederet kejanggalan belanja daerah. “Kami sampaikan kepada Kejati Jatim supaya segera memeriksa sekaligus menginvestigasi temuan-temuan dugaan mark up sekaligus pemborosan APBD Kota Surabaya,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Sholeh, sebagai orang nomor satu di Kota Surabaya, Eri Cahyadi bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan maupun pengelolaan anggaran daerah. “Bapak Eri Cahyadi harus bertanggung jawab. Dialah pemegang kendali utama APBD Surabaya,” tegasnya.
Dugaan Kejanggalan Anggaran
Dari hasil telaah dokumen RKA APBD 2025, SPM-MP menyoroti sejumlah pos belanja yang dianggap tidak wajar, antara lain:
- Sewa peralatan dan mesin: Rp25,63 miliar
- Sewa peralatan umum (panggung, tenda, LED Multimedia): Rp10,85 miliar
- Sewa mebel: Rp4,86 miliar
- Sewa elektronik: Rp2,95 miliar
Contoh paling mencolok adalah sewa 3.000 unit kipas angin senilai Rp1,3 miliar. “Kalau dihitung per unit mencapai Rp433 ribu. Ini tidak masuk akal dan jelas indikasi mark up,” ungkap Sholeh.
Temuan BPK Diabaikan
Selain itu, SPM-MP juga menilai Pemkot Surabaya lalai menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam laporan IHPS I 2023, masih ada rekomendasi senilai Rp11,93 miliar yang belum diselesaikan.
“Khusus tahun 2023, terdapat 22 temuan dengan nilai Rp3,7 miliar yang belum dipenuhi sesuai rekomendasi. Mengabaikan rekomendasi BPK adalah bentuk pembiaran kebocoran keuangan negara,” kata Sholeh.
Aksi Demo Sebelum SPM-MP Laporkan Eri Cahyadi
Sebelum melayangkan laporan ke Kejati Jatim, massa SPM-MP lebih dulu menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya. Mereka sempat ditemui Asisten I Pemkot, M. Fikser, namun dialog tidak mencapai titik temu. [@]
