DPRD Surabaya Tekankan Pengelolaan HIV/AIDS Dan Pasien AISP Dikendalikan Dengan Serius

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti permohonan audiensi dari organisasi Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA), Senin (28/4/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi D ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, dan dihadiri perwakilan dari Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disbudporapar, Disnaker, hingga Satpol PP Surabaya.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menekankan pentingnya pengelolaan lebih serius terhadap penanganan HIV/AIDS dan pasien AISP (AIDS Infection and Sexual Partners). Ajeng menyatakan bahwa Surabaya harus berhati-hati namun progresif dalam mengelola persoalan ini.

“Kita mengupayakan menindaklanjuti berbagai permasalahan pasien HIV/AIDS, namun tetap berhati-hati. Dengan Perpres 16 tahun 2018, kita ingin mendukung Medical Reminder System (MRS) dan warga Surabaya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih baik,” ujar Ajeng Wira Wati.

Ia juga menambahkan pentingnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal untuk program-program sosial ini, termasuk skema swakelola yang melibatkan banyak dinas dan ASN.

“Kita ingin memastikan ada alokasi anggaran yang konsisten setiap tahun untuk mendukung eliminasi HIV/AIDS, bukan sekadar rencana di atas kertas,” ungkap politisi Gerindra Surabaya ini.

Sementara pihak ASPA, Hanif sebagai juru bicara menjelaskan capaian program pendampingan dan edukasi yang dilakukan selama 2024.

“Untuk rehabilitasi narkoba ada 376 klien, sedangkan untuk penjangkauan pekerja seks perempuan dan populasi kunci lain, angka yang kami jangkau mencapai lebih dari 20.000 individu sepanjang 2024,” jelas Hanif.

Ia juga memaparkan bahwa lebih dari 6.400 individu telah diuji kesehatannya di semester pertama dan lebih dari 8.500 di semester kedua.

“Kami menyinkronkan kerja kami dengan rencana kerja pemerintah daerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan inklusif, serta eliminasi TBC dan HIV,” terang Hanif.

Dari pihak organisasi penyintas tuberkolosis, Ani, juru bicara Rekat Peduli Indonesia, memaparkan berbagai tantangan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa banyak pasien TBC, terutama dengan resistensi obat, enggan melanjutkan pengobatan karena efek samping obat yang berat dan masalah ekonomi.

“Banyak dari mereka bekerja harian, sehingga jika harus berobat rutin, mereka kehilangan penghasilan bahkan terlilit utang. Kai bahkan pernah membantu membayar utang pasien agar mereka bisa melanjutkan pengobatan,” tutup Ani.