DIAGRAMKOTA.COM — Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) di Jawa Timur membuat DPRD Jatim bergerak cepat. Melalui Komisi A, DPRD Jatim tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus untuk mencegah dampak negatif dari kedua praktik ilegal tersebut.(20/03/25)
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyebut bahwa kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Maret 2025, terdapat 4 juta warga Indonesia yang terlibat judi online, dengan 135.227 di antaranya berasal dari Jawa Timur. Total transaksi judi online di Jatim bahkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Tak hanya judi online, pinjol ilegal juga menjadi perhatian serius. Sejak 2019 hingga akhir 2023, tercatat 51 kasus bunuh diri di Indonesia akibat terjerat pinjol ilegal.
“Dampaknya sangat besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Karena itu, kami menyiapkan Raperda untuk memberikan perlindungan, khususnya bagi aparatur pemerintah provinsi Jawa Timur,” jelas Agus, Kamis (20/3).
Namun, penyusunan Raperda ini masih menunggu terbitnya regulasi dari pemerintah pusat agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “Kami sudah mengusulkan, tetapi untuk sinkronisasi hukum, kami menunggu peraturan menteri yang sedang disiapkan oleh Menkominfo dan Menkopolhukam,” tambahnya.
Agus menegaskan bahwa fokus Raperda ini adalah aparatur pemerintah provinsi, seperti ASN dan pegawai di bawah Pemprov Jatim. Adapun penindakan judi online secara luas tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.DPRD Jatim berharap regulasi dari pemerintah pusat segera terbit, agar langkah pencegahan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. “Pinjol dan judol makin liar. Jika tidak segera ditangani, akan sangat merusak masyarakat,” tutup Agus.(dk/yd)
