Solusi Banjir Trenggalek Tak Bisa Instan, Agus Cahyono Dorong Target 10 Tahun
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil 9, H. Agus Cahyono dari Fraksi PKS
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil 9, H. Agus Cahyono dari Fraksi PKS, menekankan bahwa penyelesaian masalah banjir di Kabupaten Trenggalek tidak bisa dilakukan secara instan. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menyusun rencana jangka panjang dengan target 10 tahun untuk mengurangi dan mengatasi bencana banjir yang berulang setiap musim hujan.(05/06/25)
“Banjir di Trenggalek ini sudah terlalu sering terjadi. Tapi kita harus realistis, tidak mungkin diselesaikan dalam setahun dua tahun. Harus ada roadmap, target jangka panjang. Saya usulkan minimal 10 tahun dengan langkah bertahap dan konsisten,” ujar Agus saat ditemui usai agenda reses di Surabaya, Kamis (5/6).
Wilayah yang terdampak banjir paling parah kali ini adalah Kecamatan Watulimo, terutama Desa Prigi dan Tasikmadu, serta beberapa titik di Kecamatan Kota Trenggalek, Pogalan, dan Gandusari. Banjir ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari berturut-turut.
Menurut Agus, salah satu akar persoalan banjir adalah kerusakan kawasan hulu dan berkurangnya daya serap air tanah akibat alih fungsi lahan. Ia menyoroti perlunya langkah struktural dan ekologis yang terencana, termasuk:
- Rehabilitasi hutan dan penghijauan kawasan lereng gunung
- Normalisasi sungai dan saluran air yang dangkal dan menyempit
- Penertiban bangunan yang menghalangi drainase dan sempadan sungai
“Kalau sumber masalahnya di hulu, ya kita harus benahi hutan. Kalau sungai sudah tidak mampu menampung air, ya harus dinormalisasi. Tapi ini butuh anggaran, waktu, dan kerja sama antarinstansi,” tegasnya.
Agus juga meminta agar Perum Perhutani, sebagai pengelola kawasan hutan negara, turut dilibatkan dalam upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan.
“Perhutani tidak bisa lepas tangan. Mereka harus dilibatkan aktif dalam menyelamatkan lingkungan. Jangan hanya berpikir ekonomi, tapi juga ekologi,” ujarnya.
Ia memahami keterbatasan anggaran di tengah efisiensi fiskal nasional, tetapi menilai hal itu bukan alasan untuk tidak membuat rencana jangka panjang yang terukur.
“Kalau kita punya komitmen dan target yang jelas, mulai dari sekarang, sepuluh tahun ke depan Trenggalek tidak akan separah ini saat musim hujan. Tapi kalau tidak pernah dimulai, banjir akan terus jadi tradisi menyakitkan,” tambahnya.
Agus mengingatkan bahwa banjir tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan kerugian materi, tetapi juga menyebabkan penderitaan sosial bagi masyarakat kecil yang menjadi korban.
“Yang kena dampak paling besar itu rakyat kecil. Rumahnya terendam, perabot rusak, anak-anak tidak bisa sekolah, ekonomi terhenti. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan hanya bantuan sesaat,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, Agus berharap agar Pemprov Jatim, Pemkab Trenggalek, serta instansi vertikal seperti BBWS dan Perhutani benar-benar menyatukan langkah untuk menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas bersama. (Dk/yud)
