DPRD Surabaya Soroti WFA ASN Pemkot
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 17 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Yona Bagus Widyatmoko.Ketua Komisi A DPRD Surabaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menuai kritik tajam dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai bahwa penerapan WFA bisa berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi secara ketat.
DPRD Surabaya Peringatkan Dampak Buruk WFA bagi ASN
Menurut Yona, penghematan anggaran memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan efektivitas pelayanan publik.
“Kami mendukung penghematan anggaran, tetapi perlu diingat bahwa ASN memiliki tugas utama melayani warga. Jika tidak dikelola dengan baik, kualitas pelayanan bisa menurun,” ujar Yona, Senin (17/2/2025).
Salah satu kekhawatiran terbesar DPRD Surabaya adalah potensi menurunnya produktivitas ASN akibat WFA. Yona menegaskan bahwa harus ada mekanisme pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak menjadi celah bagi penurunan disiplin kerja.
Risiko Menurunnya Disiplin ASN Tanpa Pengawasan Ketat
DPRD Surabaya menekankan bahwa WFA bukan sekadar solusi penghematan anggaran, tetapi juga berpotensi menurunkan disiplin ASN jika tidak dikontrol dengan baik.
“Penghematan operasional memang memungkinkan, tetapi tanpa pengawasan yang jelas, ASN bisa kehilangan kedisiplinan. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, harus ada kontrol agar pelayanan tetap optimal,” ungkap Yona.
Selain pengawasan, DPRD juga menuntut transparansi dalam implementasi kebijakan WFA. Mereka mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak menjadikan WFA sebagai dalih untuk pemangkasan anggaran yang berdampak negatif terhadap pelayanan masyarakat.
Evaluasi Berkala Diperlukan Agar WFA Tidak Merugikan Masyarakat
DPRD meminta agar kebijakan ini dievaluasi secara berkala, bukan hanya menjadi cara untuk memangkas anggaran tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap pelayanan publik.
“Sistem ini harus dievaluasi secara berkala. Jangan sampai hanya dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat,” tegas Yona.
Lebih lanjut, Yona mengungkapkan bahwa WFA bisa berisiko menurunkan semangat kerja ASN. Jika tidak ada pengawasan ketat, ASN dikhawatirkan kehilangan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Seberapa efektif WFA dalam meningkatkan efisiensi? Jangan sampai kebijakan ini justru mengakibatkan penurunan effort SDM Pemkot dalam melayani warga,” tambahnya.
WFA vs WFH: ASN Sebaiknya Tetap Bekerja di Kantor?
Secara pribadi, Yona menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistem kerja fleksibel seperti WFA maupun Work From Home (WFH). Menurutnya, ASN seharusnya tetap bekerja di kantor demi menjaga efektivitas layanan publik.
“Saya sendiri kurang sependapat dengan WFA atau WFH,” pungkasnya.
Penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN Pemkot Surabaya menjadi polemik. DPRD Surabaya mengingatkan bahwa meskipun WFA bisa menghemat anggaran, tanpa pengawasan ketat dan evaluasi berkala, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap pelayanan publik dan disiplin ASN. Oleh karena itu, kontrol yang ketat dan transparansi kebijakan menjadi kunci agar WFA tidak merugikan masyarakat. (ks/@)
