DPRD Surabaya Kecam Keputusan Pemkot Surabaya Salurkan Gaji PPPK Lewat Bank Jatim
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 19 Okt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diagramkota.com Surabaya – Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama (BPRSAU) menuai kritikan dari DPRD Surabaya.
Pasalnya, kebijakan ini dapat diartikan keengganan Pemkot Surabaya untuk membesarkan BUMD milik Pemkot sendiri.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, BPR Surya Artha Utama adalah Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, bahkan Walikota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir ditengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.
“Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun APBD Kota Surabaya, Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR nya,” ungkapnya.
Toni menambahkan, Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK juga dilakukan saat Walikota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan, disatu sisi ada penyertaan modal sebagai bentuk komitmen menguatkan dan menghidupkan BUMD yang dimiliki, disisi lain lini bisnis BUMD tersebut tidak mendapat dukungan.
“Saya berharap Keputusan tersebut ditinjau ulang, setidaknya menunggu Walikota dan Wakil Walikota selesai melakukan cuti dan bertugas kembali, karena menjaga dan menguatkan BUMD adalah komitmen kita semua, karena BUMD adalah akselerator pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Masih menurut Toni, Pemkot Surabaya tidak memiliki saham yang besar dalam Bank Jatim, dan tanggungjawab untuk membesarkan bank tersebut lebih banyak terletak pada Pemerintah provinsi Jawa Timur, sedangkan BPR SAU saham sepenuhnya menjadi milik Pemkot Surabaya.
“Mestinya pejabat Pemkot bijak dan tahu, mana kewajiban yang harus didahulukan, kalau BPR SAU besar, penugasan Pemkot melalui serangkaian program dan CSR kepada masyarakat juga terbuka lebar, ” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai minimnya Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ) yang dimiliki oleh BPR SAU, Toni mengatakan dalam rapat panitia khusus LKPJ Walikota 2023 pihaknya sudah mendorong tambahan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Surabaya agar dapatnya digunakan untuk memperluas program dan peningkatan teknologi perbankan dan juga menambah Lokasi ATM dibeberapa sudut dikota Surabaya.
“Ini juga kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR SAU agar nasabah dapat kemudahan fasilitas perbankan, ”pungkasnya.
Saat ini belum ada komentar