Diagram Kota Jakarta – Direktur Hukum Corruption Investigation Committee (CIC) Erles Rareral, mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT agar memeriksa beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat yang secara langsung mengawasi proyek pembangunan Puskesmas Tana Mori di Kecamatan Komodo.
Permintaan ini datang setelah beberapa media melaporkan kondisi Puskesmas Tana Mori Kecamatan Komodo yang dikerjakan pada tahun anggaran 2023, diduga tidak sesuai dan asal jadi.
“Saya minta Kejati NTT untuk segera periksa Kajari Mabar yang mengawasi project tersebut,” tegas tokoh muda Indonesia yang aktif dalam gerakan anti-korupsi ini, melalui whatsApp nya, Selasa (28/5/2024).
Proyek pembangunan Puskesmas Tana Mori, yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp7.707.561.019,38, didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dikerjakan oleh CV. Watu Bakok dengan nomor SPK: Dinkes.442.1/PPK.II/58/VII/2023.
Erles Rareral menyatakan bahwa dia sangat menyesal dengan kondisi bangunan Puskesmas Tana Mori yang telah menelan anggaran miliyaran rupiah namun tidak memenuhi harapan masyarakat.
“Bahwa dinas kesehatan telah bekerja sama dengan Kejari Mabar untuk mendampingi proyek yang didanai oleh DAK tersebut,” kata Erles Rareral.
Erles Rareral yang juga seorang Lawyer ini mengatakan bahwa dia akan melaporkan pihak Kajari Manggarai Barat kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) agar segera melakukan inspeksi ke NTT.
Dia berharap agar inspeksi tersebut dapat mengungkap kebenaran di balik kondisi Puskesmas Tana Mori yang pengerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran dana publik, terutama dalam proyek-proyek kesehatan ini yang sangat penting bagi masyarakat,” tandas pengacara dari National Corruption Watch (NCW) ini.
Diharapkan agar inspeksi tersebut juga dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijaksana dan transparan.
“Saya akan menemui Jamwas untuk melakukan inspeksi ke NTT, Inspeksi diharapkan dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijaksana dan transparan,” pungkasnya. (dk/akha)
