Diagram Kota Surabaya – Mengawali masa reses sidang tahun III masa persidangan I tahun 2021, Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya,Pertiwi Ayu Krishna, hadir dan bertemu langsung dengan warga Wonorejo gang 3 RW 05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari pada Sabtu (16/10/2021).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, menerima aduan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang tidak tepat sasaran.
“Ada juga pengaduan, orang yang mampu apalagi PNS ternyata dapat bantuan PKH, bahkan ada yang punya mobil tapi masuk dalam MBR,” ujar Ayu
Ayu menambahkan ada 2 KK yang menerima bantuan tidak tepat sasaran tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua RT dan Ketua RW setempat sudah dilakukan verifikasi data, namun data tersebut tidak berubah.
“Ketika Ketua RT dan Ketua RW setempat melakukan konfirmasi ke Dinsos diperoleh keterangan kalau data tersebut mengacu pada data pihak kelurahan. Namun ketika kelurahan dikonfirmasi dilempar lagi ke pihak Dinsos,” ungkapnya.
Politisi senior Golkar Surabaya tersebut menjelaskan, alur pendataan PKH dan MBR di lakukan oleh RT/RW lalu diserahkan ke kelurahan, kemudian diteruskan oleh kelurahan ke Dinas Sosial Kota Surabaya.
“Ini yang bermasalah dimana, apakah pihak kelurahan yang malas melakukan perubahan, malas mengetik berdasarkan verifikasi data oleh RT/RW. Ketua RT/RW sampai marah karena dimarahi warga tidak melakukan perubahan data,” jelasnya lagi.
Ayu menegaskan kasus seperti ini juga terjadi dibeberapa wilayah yang menjadi tujuan resesnya. Aduan ini menjadi pekerjaan rumah pemkot Surabaya supaya segera diselesaikan.
“Pemkot Surabaya perlu sumber daya yang bisa memantau hal ini. Dan memastikan verifikasi data sampai ke pihak Dinas Sosial,” ujar Ayu.
Selain soal bantuan yang tidak tepat sasaran, Ayu mengatakan, persoalan lain yang dikeluhkan warga diantaranya yaitu permintaan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Misalnya permintaan pemasangan CCTV karena kawasannya beberapa kali terjadi kasus pencurian sepeda motor. Pemasangan penerangan jalan umum, bak sampah.
“Padahal permintaan ini sudah ada dalam Musrenbang tapi belum teralisasi. Jadi banyak persoalan sebenarnya di Surabaya,” ungkap Ayu lagi.
Ayu meminta Pemkot Surabaya lebih detail lagi turun kebawah, dan membentuk tim survey independent . “Kalau kita masih memakai sistem lama tentunya tidak akan bisa menyelesaikan masalah,” pungkasnya(dk/red-dms)
